Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo RI Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menandatangani kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS. Penandatanganan agreement on reciprocal trade (ART) itu akan dilakukan saat Prabowo melawat ke AS untuk menghadiri pertemuan Board of Peace yang digelar pada 19 Februari 2026.
"Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Trade," kata Airlangga seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
Meski demikian, Airlangga belum memerinci kesepakatan tarif dagang RI-AS, termasuk mengenai besaran tarif yang dikenakan AS terhadap produk dari Indonesia. Airlangga menyebut tarif produk ekspor ke Amerika Serikat (AS), sudah turun dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Airlangga pun meminta masyarakat untuk bersabar hingga seluruh proses rampung.
Baca Juga: Mendagri Tito: 11 Daerah di Sumatra Masih Perlu Atensi Khusus Pascabencana Hidrometeorologi
"Kan kita sudah turun dari (tarif) 32 ke 19, kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai," katanya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengatakan, negosiasi tarif dagang dengan AS telah rampung sepenuhnya pada tahap pembicaraan. Saat ini, katanya, tinggal menunggu jadwal Prabowo dan Trump untuk bertemu dan menandatangani kesepakatan.
Negosiasi dengan Amerika seluruh pembicaraan sebetulnya sudah selesai. Tinggal fine tuning di legal drafting. Berikutnya tinggal menunggu jadwal yang akan ditentukan, jadwal bersama antara Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump," kata Airlangga di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin, 2 Februari 2026.
Namun, Airlangga belum dapat membocorkan besaran tarif yang disepakati kedua negara. Ia memastikan akan diumumkan secepatnya setelah dokumen resmi telah ditandatangani kedua pemimpin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto (NTVnews)