Dana TKD Dipotong, DPRD Ngadu ke DPR

Ntvnews.id, Jakarta - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mengadu ke Komisi XI DPR RI, Selasa, 3 Februari 2026. Mereka mengadukan permasalahan pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten. Adkasi berharap agar pengurangan tak disamaratakan.

Menurut Ketua Umum Adkasi Siswanto, kemampuan fiskal di tiap daerah berbeda-beda, sehingga pemerintah dan DPR perlu meriset kondisi perekonomian daerah setelah pengurangan TKD.

"Itu tidak bisa disamaratakan karena memang kondisi Indonesia ini berbeda-beda," ujar Siswanto di Gedung DPR RI, Jakarta.

Siswanto mengatakan, sekitar 90 persen daerah di Indonesia kondisi keuangannya belum mandiri. Karena itu, sejumlah pemda masih sangat bergantung kepada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

"Dari 415 kabupaten di Indonesia, itu 90 persen dalam kondisi keuangan rendah. Rendah dalam konteks diukur dari dari Pendapatan Asli Daerah-nya itu di bawah 10 persen dibandingkan dengan jumlah APBD," tuturnya.

Walau begitu, Siswanto memastikan bahwa Adkasi mendukung program-program strategis nasional yang kini tengah dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dampaknya terasa hingga masyarakat.

Misalnya Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga program ketahanan pangan, ketahanan energi.