Prabowo Sentil Pengusaha: Saya Tantang Mereka Beli Jabatan di Era Kepemimpinan Saya

Ntvnews.id, Davos - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memberantas korupsi secara tegas, terbuka, dan tanpa toleransi. Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara dalam pidatonya di ajang World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung pandangan sebagian kalangan pengusaha yang menganggap pejabat negara dapat dibeli. Ia menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak berlaku di bawah kepemimpinannya dan memastikan praktik semacam itu tidak akan dibiarkan.

"Saya memiliki laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, 'oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak dapat dibeli'. Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya," kata Prabowo.

"Mereka akan mendapati diri mereka sebuah kejutan besar," imbuh Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Pamerkan Distribusi Panel Interaktif Digital Sekolah di Pidato WEF 2026

Presiden kedelapan Republik Indonesia itu menekankan bahwa pemberantasan korupsi merupakan keputusan prinsipil yang tidak bisa dinegosiasikan. Ia mengungkapkan, pada masa-masa awal pemerintahannya, aparat negara menemukan penyimpangan besar dalam pengelolaan bahan bakar dan minyak mentah.

Menurut Prabowo, pelanggaran tersebut tidak hanya terjadi di satu sektor. "Di semua sektor ekonomi, kami menemukan ilegalitas, praktik-praktik ilegal," ungkap Prabowo.

Dalam tahun pertama masa kepemimpinannya, pemerintah telah melakukan tindakan nyata dengan menyita jutaan hektare lahan yang dikuasai secara tidak sah.

Prabowo Subianto di WEF Davos Swis (Istimewa)

"Dalam tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal," kata Prabowo.

Ia menilai praktik-praktik tersebut jauh dari prinsip pasar bebas yang sehat. Prabowo menyebut kondisi itu sebagai bentuk ‘ekonomi keserakahan’ yang dipenuhi perilaku rakus dan melanggar hukum, bahkan ia membandingkannya dengan era ‘baron perampok’ dalam sejarah ekonomi sejumlah negara.

Baca Juga: Pidato di World Economic Forum , Prabowo: Porsi MBG akan Lampaui Produksi McDonald

Upaya penegakan hukum, lanjut Prabowo, terus berlanjut. Ia mengungkapkan bahwa dua hari sebelum menyampaikan pidato di Davos, dirinya memimpin rapat kabinet secara daring dari London dan mengambil keputusan penting terkait pencabutan izin usaha perusahaan.

"Kami memutuskan untuk menyita atau mencabut izin dari 28 korporasi yang memiliki izin atas 1,01 juta hektare," sebut Prabowo.

Ia menegaskan, langkah tersebut diambil karena perusahaan-perusahaan itu terbukti melanggar ketentuan hukum, termasuk membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.

"Ini adalah pelemahan terang-terangan terhadap supremasi hukum," pungkas Prabowo.