Mendagri Petakan Tantangan Penanganan Bencana di Wilayah Sumatera

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai persoalan penanganan bencana di Pulau Sumatera usai mendapat penugasan resmi dari Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Langkah pemetaan tersebut dilakukan melalui pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam forum tersebut, Tito menyampaikan bahwa total terdapat 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana. Sejak awal kejadian, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) dan para pemangku kepentingan terkait telah melakukan mobilisasi besar untuk penanganan fase tanggap darurat. Upaya tersebut mencakup pembukaan akses jalan, pembangunan jembatan, penyediaan layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Berdasarkan hasil konsolidasi dan pemantauan langsung di lapangan, Mendagri menjelaskan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak, mayoritas wilayah telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Proses pemulihan tersebut ditandai dengan kembali berjalannya roda pemerintahan daerah, tersambungnya kembali jalur-jalur utama transportasi, pulihnya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

Meski demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah daerah yang memerlukan perhatian khusus agar proses pemulihan dapat berjalan optimal. Di Provinsi Aceh, dari total 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 11 daerah dinilai telah berangsur normal, sementara tujuh daerah lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan.

Kondisi yang relatif serupa juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Walaupun sebagian besar wilayah terdampak telah memasuki tahap pemulihan, sejumlah daerah di kedua provinsi tersebut tetap mendapat penanganan khusus sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak bencana.

Mendagri menambahkan bahwa pemerintah terus mengupayakan pemulihan infrastruktur dasar, terutama jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di ketiga provinsi itu telah kembali terhubung, sementara perbaikan jalan non-nasional masih dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU dengan dukungan TNI, Polri, serta Pemda setempat.

Selain itu, Tito juga memaparkan perkembangan pendataan rumah warga yang rusak akibat bencana. Pemerintah saat ini terus mempercepat proses pendataan sekaligus melakukan validasi agar bantuan bagi masyarakat terdampak dapat segera disalurkan. Ia berharap percepatan tersebut mampu mengurangi jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.

Untuk mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Mendagri mengusulkan penambahan personel dari unsur TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan. Para personel tersebut akan dilibatkan dalam kegiatan pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum. Di samping itu, pemerintah berencana membentuk dua posko utama pemulihan bencana, masing-masing di Jakarta dan Banda Aceh, yang akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan penyediaan informasi.

“Posko ini akan diawaki 24 jam oleh tim yang kita bentuk untuk menampung informasi-informasi dari kementerian/lembaga maupun dari daerah-daerah,” tutur Mendagri.

(Sumber : Antara)