Pigai: Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Siap Tangani Krisis Venezuela

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa Indonesia, yang akan menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), akan turut menangani persoalan hak asasi manusia yang terjadi di Venezuela.

Pigai menuturkan bahwa sepanjang 80 tahun sejarah Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia dipercaya memimpin sebuah lembaga multilateral dunia. Ia menilai pencapaian tersebut sebagai sebuah prestasi yang sangat luar biasa.

"Besok yang Venezuela nanti putra Indonesia yang akan menangani Venezuela," ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, 6 Januari 2026.

Ia juga menyampaikan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai nominasi Presiden Dewan HAM PBB tidak terlepas dari keberadaan Kementerian HAM. Menurut Pigai, pembentukan kementerian tersebut sejak awal memang diarahkan untuk mendorong peran strategis Indonesia di tingkat global.

Baca Juga: Natalius Pigai Temui Menteri HAM Kamboja

Sebelumnya, Indonesia secara resmi telah dipilih oleh negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dinominasikan sebagai ketua badan PBB tersebut untuk masa jabatan tahun 2026, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

Dalam pernyataan tertulis yang dikonfirmasi pada Rabu, Kemlu RI menyampaikan bahwa proses nominasi tersebut dijadwalkan akan ditetapkan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.

“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ujar Kemlu RI.

Apabila ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin jalannya persidangan serta seluruh proses internal Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang. 

(Sumber: Antara)