Wali Kota New York Zohran Mamdani Cabut Sejumlah Kebijakan Era Eric Adams Soal Israel-Palestina

Ntvnews.id, New York - Wali Kota New York Zohran Mamdani menandatangani perintah eksekutif pada hari pertama masa jabatannya yang mencabut sejumlah kebijakan peninggalan pendahulunya, Eric Adams, termasuk aturan yang selama ini dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap Israel.

Berdasarkan perintah eksekutif yang diteken Mamdani pada hari pertama 2026 tersebut, seluruh kebijakan yang ditandatangani pada atau setelah 26 September 2024 dan masih berlaku hingga 31 Desember 2025 dinyatakan batal.

Sementara itu, perintah eksekutif yang diterbitkan sebelum tanggal tersebut tetap berlaku, kecuali secara khusus diubah atau dicabut.

Dilansir dari Anatara, Minggu, 4 Januari 2025, langkah ini secara efektif membatalkan sejumlah kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintahan Eric Adams.

Baca Juga: Zohran Mamdani Resmi Dilantik, Wali Kota Muslim Pertama New York City

Salah satunya adalah perintah eksekutif yang diterbitkan pada Desember lalu yang melarang badan-badan pemerintah Kota New York, Amerika Serikat, melakukan aksi boikot atau divestasi terhadap Israel.

Selain itu, Mamdani juga mencabut kebijakan yang ditandatangani pada Juni 2025 terkait adopsi definisi antisemitisme yang luas. Dalam kebijakan tersebut, sejumlah bentuk kritik terhadap Israel diklasifikasikan sebagai tindakan antisemitisme, sebuah ketentuan yang menuai kritik dari kelompok pembela kebebasan sipil.

Meski demikian, Mamdani tidak membubarkan Kantor Penanggulangan Antisemitisme Kota New York yang dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Kantor tersebut tetap beroperasi, dan perintah eksekutif baru itu juga menegaskan bahwa pencabutan kebijakan tidak berdampak pada perintah-perintah darurat yang saat ini masih berlaku.

Wali Kota New York, Amerika Serikat, Zohran Mamdani. ANTARA/Anadolu/aa. (Antara)

Mengutip The New York Times, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union, Donna Lieberman, menilai kebijakan-kebijakan yang dicabut Mamdani merupakan langkah yang diambil menjelang akhir masa jabatan wali kota sebelumnya dan dinilai berpotensi membatasi perbedaan pandangan politik.

Menurut Lieberman, tidak mengherankan apabila pemerintahan baru bergerak cepat untuk membatalkan kebijakan-kebijakan tersebut.

“Hak atas kebebasan berbicara tidak bergantung pada sudut pandang seseorang. Ini berlaku untuk pandangan tentang Israel atau Gaza, untuk aktivisme politik terkait konflik tersebut, dan juga untuk setiap isu politik lain yang kita hadapi,” ujarnya.