Lebih dari 1.800 Personel Pasukan Perdamaian PBB Tinggalkan Lebanon Selatan

Ntvnews.id, Beirut - Sebanyak lebih dari 1.800 personel pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan telah meninggalkan wilayah Lebanon selatan sejak awal November 2025. Selain itu, lebih dari 300 personel lainnya dijadwalkan akan menyusul hengkang hingga Mei 2026 mendatang.

Informasi tersebut disampaikan oleh seorang pejabat Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) pada Kamis, 1 Desember 2025. Penarikan personel tersebut disebutkan bukan disebabkan oleh penghentian mandat misi lebih awal, melainkan akibat pemangkasan anggaran PBB secara luas.

"Penarikan personel tersebut dipicu oleh pemangkasan luas anggaran PBB, bukan karena pengakhiran misi lebih dini," kata Juru Bicara UNIFIL Candice Ardell kepada Xinhua dalam sebuah sesi wawancara eksklusif.

Ardell merujuk pada Resolusi 2790 Dewan Keamanan (DK) PBB yang diadopsi pada akhir Agustus lalu, yang memperpanjang mandat UNIFIL hingga 31 Desember 2026 sekaligus memberikan persetujuan terhadap penarikan pasukan secara bertahap setelah periode tersebut.

Saat ini, UNIFIL memiliki sekitar 10.500 personel pasukan penjaga perdamaian yang berasal dari kurang lebih 50 negara kontributor pasukan.

Baca Juga: Trump Kritik PBB, Sebut AS Kini Berperan Sebagai Penentu Perdamaian Global

Lebih lanjut, Ardell menyampaikan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, militer Lebanon telah menghancurkan sekitar 370 lokasi penyimpanan senjata ilegal beserta infrastruktur pendukungnya di wilayah selatan Sungai Litani. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan peningkatan pengerahan pasukan Lebanon di kawasan tersebut dengan dukungan dari UNIFIL.

Namun demikian, ia menilai aktivitas militer Israel yang masih berlangsung di dalam wilayah Lebanon menjadi hambatan utama dalam implementasi Resolusi 1701 DK PBB serta pencapaian stabilitas jangka panjang di kawasan itu.

Ardell menjelaskan bahwa meskipun Lebanon dan Israel telah kembali menegaskan komitmen mereka terhadap Resolusi 1701 melalui sebuah kesepahaman pada November 2024—yang ia gambarkan sebagai kerangka kerja menuju solusi berkelanjutan—operasi darat dan udara Israel yang masih berlangsung di wilayah Lebanon dinilai terus mengancam proses stabilisasi.

Menurut Ardell, penguatan kapasitas militer Lebanon tetap menjadi "fondasi" utama untuk memulihkan stabilitas serta memungkinkan pemulangan para pengungsi. Ia menambahkan bahwa angkatan bersenjata Lebanon masih membutuhkan dukungan dan pelatihan tambahan guna mengamankan wilayah selatan negara tersebut.

Selain itu, Ardell juga mengingatkan bahwa meningkatnya retorika permusuhan turut memperparah ketegangan di kawasan.

Ia pun menyerukan kepada seluruh pihak terkait agar tidak berhenti pada pernyataan semata, melainkan benar-benar mengimplementasikan Resolusi 1701 secara penuh, serta mendesak militer Israel untuk mengakhiri kehadirannya di wilayah Lebanon.

(Sumber: Antara)