Prabowo Pimpin Rapat Koordinasi Usai Tinjau Lokasi Bencana di Aceh Tamiang. (Sekertariat Presiden)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala atas usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Satgas ini akan difokuskan pada pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur di wilayah terdampak bencana, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis, 2 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan kepada Presiden Prabowo strategi pengerukan sungai-sungai yang bermuara ke laut sebagai langkah terpadu pemulihan wilayah.
Menurut Sjafrie, pengerukan atau dredging tidak hanya berfungsi mengangkat endapan lumpur di dasar sungai, tetapi juga memudahkan distribusi alat berat agar bisa lebih dekat ke kawasan daratan yang membutuhkan penanganan.
“Ada pemikiran dari kami dengan TNI bahwa Sungai Tamiang, sebagai satu contoh, yang sekarang mengalami pendangkalan. Sungai Tamiang itu bisa bermuara, bisa berasal dari laut. Kita lakukan dua kegiatan sekaligus, satu adalah pendalaman, satu yang membawa alat berat, sehingga dia bisa masuk sampai ke (dekat daratan), sekaligus membersihkan kayu-kayu dan sebagainya. Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” kata Sjafrie kepada Presiden Prabowo saat rapat terbatas.
Menhan menambahkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita terkait rencana operasi pengerukan tersebut.
“Tidak hanya di Tamiang, tetapi di Bireuen juga harus kita kerjakan. Jadi, di Aceh kita lakukan itu. Kita lihat lagi, kalau ada di Sibolga, umpamanya. Jadi, dari laut kita sudah lakukan pendalaman sampai ke sungai sehingga kapal tidak perlu lagi taruh alat berat digendong pakai jalur darat, tetapi dia langsung ke titik terdekat,” sambung Menhan.
Presiden Prabowo merespons positif usulan tersebut dan menyebut bahwa gagasan serupa juga telah disampaikan oleh sejumlah gubernur.
“Kuala-kuala itu, kita akan normalisasi. Kita bongkar itu ya. Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur ya. Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering, mungkin dari (BUMN-BUMN) karya, dari PU (Pekerjaan Umum), dari fakultas-fakultas teknik kalau perlu, dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work. Ini kan engineering work skala besar ya,” ujar Presiden Prabowo.
Prabowo Pimpin Rapat Koordinasi Usai Tinjau Lokasi Bencana di Aceh Tamiang (Sekretariat Presiden)
Dalam diskusi yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menyampaikan masukan agar pemerintah memanfaatkan peralatan yang biasa digunakan penambang di Bangka Belitung, yang memiliki pengalaman dalam kegiatan dredging.
“Itu daya sedotnya luar biasa, mereka cepat sekali, Pak,” kata Mendagri.
Presiden pun menegaskan dukungannya terhadap rencana operasi besar tersebut.
“Sudahlah! Kita bikin operasi besar saja. This is a big engineering operation. Saya sangat setuju. Ada perusahaan-perusahaan besar yang punya keahlian di bidang ini,” kata Presiden menanggapi usulan Menhan dan Mendagri.
Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta jajarannya tidak terlalu mempersoalkan aspek pembiayaan. Jika diperlukan tambahan anggaran untuk operasi pengerukan, Presiden memastikan pemerintah siap menyetujuinya.
Baca Juga: Pemulihan Dipacu, Prabowo Ingatkan Sekolah, Puskesmas, dan Rumah Sakit Segera Difungsikan
“Tadinya diajukan Rp51 triliun sekian, saya commit Rp60 triliun. Berapa pun yang kita butuhkan. Saya kira dengan upaya nanti dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi. Nggak ada masalah,” ujar Presiden.
Setelah memperoleh persetujuan Presiden, Menteri Pertahanan melaporkan langkah konkret yang telah dilakukan Kementerian Pertahanan bersama TNI.
“Setelah saya koordinasi dengan Wakil Panglima dan KSAD, hari ini sudah kita bentuk Satgas Kuala. Satgas Kuala ini terdiri dari dua komposisi, satu komposisi untuk pendalaman kuala, dan satu komposisi untuk pemanfaatan air yang ada di kuala. Di dua komposisi kapal ini, akan kita naikkan water treatment system sehingga air yang ada di kuala kita ambil, kita olah, sehingga menjadi air jernih,” kata Menhan.
Sjafrie menambahkan, setelah resmi dibentuk, Satgas Kuala dijadwalkan mulai bekerja dalam dua pekan ke depan, dengan lokasi awal operasi di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
