Kementrans Dukung UGM Lakukan Percepatan Inovasi Pengembangan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Transmigrasi menyampaikan dukungan penuh terhadap inovasi Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai mitra strategis dalam pengembangan konsep percepatan inisiasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Global Gotong Royong Tetrapreneur Kawasan Transmigrasi (G2RT-KT). Program tersebut sebagai sebuah inovasi yang strategis dalam pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi pada koridor Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

“Kita ingin memastikan jalan tol tidak menjadi lorong transportasi semata. Ia harus menjadi sistem ekonomi yang terhubung dengan kawasan transmigrasi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Ketua Tim Peneliti UGM, Dr. Djaka Marwasta, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kamis 11 Desember 2025.

G2RT-KT merupakan bagian dari pembangunan ekonomi berbasis gotong royong dan Pancasila yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Model ini dirumuskan bersama dengan berbagai pihak, termasuk dan implementasinya di lapangan.

Prof. Dr. Sri Rum Giyarsih, pakar perencanaan wilayah, menekankan perubahan paradigma transmigrasi. “Kajian ini menegaskan pergeseran paradigma transmigrasi dari sekadar pemindahan penduduk menjadi instrumen strategis untuk memperkuat stabilitas sosial, memperluas basis ekonomi regional, dan mendorong pembangunan kawasan secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Baca Juga: Kementrans Perluas Penyaluran Bantuan untuk Seluruh Korban Banjir Sumatera

Tim menggunakan pendekatan model teraebut mendukung konsep Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) untuk merumuskan strategi bertahap, mulai dari penguatan kelembagaan lokal, pengembangan pasar non-kompetisi, hingga integrasi kawasan transmigrasi dengan simpul-simpul ekonomi di koridor jalan tol.

Kementerian Transmigrasi memastikan bahwa proses percepatan perumusan SNI G2RT-KT terus dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga, termasuk audiensi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan dukungan riset akademis untuk memperkuat kualitas standardisasi. SNI ini diharapkan menjadi acuan stabil yang tidak hanya menunjang perluasan pasar domestik, tetapi juga membuka akses pasar global bagi produk unggulan daerah transmigrasi.

Inovasi ini selaras dengan arah kebijakan Kementerian Transmigrasi dalam meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat transmigrasi yang menjadi bagian penting dari Program Transmigrasi Gotong Royong yang berkelanjutan.

Kementerian Transmigrasi juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menjamin keberhasilan implementasi standar ini di seluruh kawasan transmigrasi, sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

(Sumber: Tim Kementerian Transmigrasi)