Ilustrasi - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem saat meninjau bantuan logistik, di Aceh Besar, Jumat 5 Desember 2025. ANTARA/HO/Tim Gubernur Aceh (Antara)
Ntvnews.id, Banda Aceh - Koalisi Masyarakat Sipil Aceh meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan penggelapan 80 ton bantuan untuk korban banjir bandang dan longsor di Aceh, sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
“Apa yang diungkapkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem ini harus diusut tuntas. Ini sangat meresahkan, ada oknum seperti ini melakukan kejahatan yang sangat tidak manusiawi,” ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, di Banda Aceh, Kamis, 11 Desember 2025.
Pernyataan gubernur tersebut disampaikan dalam konferensi pers terkait perpanjangan status tanggap darurat bencana Aceh. Pada kesempatan itu, Muzakir Manaf mengaku menerima laporan bahwa sekitar 80 ton bantuan logistik yang dikirimkan ke wilayah Aceh Tengah diduga hilang, sehingga ia meminta aparat penegak hukum untuk menelusurinya.
Koalisi Masyarakat Sipil Aceh terdiri atas MaTA, LBH Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), serta KontraS Aceh.
Baca Juga: Kekurangan 40 MW, Banda Aceh Masih Padam Bergilir Pascabencana
Koalisi menilai dugaan hilangnya bantuan kemanusiaan tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi dan melukai nilai kemanusiaan masyarakat Aceh yang sedang tertimpa musibah.
Alfian menegaskan bahwa informasi dari gubernur terkait dugaan penyelewengan bantuan harus segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang serius. Menurutnya, langkah konkret pemerintah pusat juga dibutuhkan untuk mengungkap para pelaku penggelapan.
“Kami mendorong pemerintah pusat untuk mencari pelaku dugaan pencurian bantuan puluhan ton ini. Jika pusat sepele mengusutnya, maka ini perlu dipertanyakan, apakah ini memang setingan atau arahan dari atas? Ini yang kita tegaskan,” kata Alfian.
Koalisi menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini penting untuk memastikan tidak terulangnya penyalahgunaan bantuan di tengah situasi darurat, serta menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi para penyintas bencana yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
