Hormati AD/ART, Pleno PBNU Ditunda karena Rais Aam Tidak Hadir

Ntvnews.id, Jakarta - Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang sedianya dilaksanakan pada Kamis siang akhirnya tidak dapat berlangsung. Ketidakhadiran Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, membuat forum tersebut harus ditunda demi mematuhi ketentuan dalam AD/ART organisasi.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyampaikan bahwa perubahan status rapat dilakukan untuk tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan organisasi.

“Rapat pleno hari ini diubah statusnya menjadi Rapat Koordinasi Penanganan Kebencanaan PBNU. Bukan dibatalkan, tapi diubah statusnya,” ujar Yahya di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

Yahya, yang akrab disapa Gus Yahya, menerangkan bahwa undangan rapat sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 4803/PB.01/4.I.01.01/99/12/2025 telah dikirimkan kepada seluruh peserta. Mereka terdiri dari unsur Mustasyar (dua pengurus), Syuriyah (17 pengurus), A'wan (9 pengurus), Tanfidziyah (28 pengurus), pimpinan 11 lembaga dan delapan badan otonom, serta 33 peserta yang hadir secara daring.

Dalam rapat tersebut, awalnya terdapat tiga agenda inti yang hendak dibahas, yaitu evaluasi program kerja, konsolidasi organisasi, dan penanganan kebencanaan.

Baca Juga: PBNU Kubu Gus Yahya: Rapat Pleno di Hotel Sultan Tidak Sah, Langgar AD/ART

Rapat Pleno sendiri merupakan forum permusyawaratan strategis di internal NU yang digelar minimal dua kali dalam setahun. Forum ini diikuti oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, serta pimpinan lembaga dan badan otonom untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta menetapkan arah kebijakan organisasi.

Gus Yahya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung kepada Rais Aam terkait undangan tersebut.

"Bahwa undangan rapat telah dikirimkan kepada Rais Aam dan telah pula dikonfirmasi secara langsung melalui komunikasi personal,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa meskipun undangan telah disampaikan dan persyaratan kuorum sudah terpenuhi sebagaimana diatur dalam AD/ART serta Peraturan Perkumpulan, keputusan bersama diambil dengan mempertimbangkan kepatuhan pada konstitusi organisasi.

“Bahwa atas pertimbangan tersebut forum Rapat Pleno memutuskan menjadi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebencanaan PBNU yang saat ini terjadi,” katanya.

Tak hanya itu, forum juga membahas dinamika internal yang tengah berkembang di tubuh PBNU. Upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme islah kembali ditegaskan sebagaimana amanat para mustasyar dan kiai sepuh.

“Pertemuan di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri dan pertemuan di Ponpes Tebuireng, Forum Musyawarah Mustasyar, Masyayikh dan para sesepuh NU, menyerukan agar pihak-pihak yang berkonflik melakukan islah,” tutur Gus Yahya.

(Sumber: Antara)