Aktivis Lingkungan Chanee Kalaweit (Instagram)
Ntvnews.id, Jakarta - Aktivis lingkungan asal Prancis, Aurelien Francis Brule atau yang lebih dikenal sebagai Chanee Kalaweit, mengungkapkan pengalamannya menghadapi tekanan dari pihak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait kegiatan konservasi hutan di Indonesia.
Meski yayasan yang ia dirikan, Yayasan Kalaweit, resmi bermitra dengan Kemenhut, Chanee mengaku upayanya untuk berbicara soal konservasi kerap dihambat.
Berdasarkan pengakuannya, Chanee telah menetap di Indonesia selama 27 tahun dan aktif mendirikan serta menjalankan program konservasi melalui Yayasan Kalaweit. Namun, ia merasa eksistensi organisasinya kerap diabaikan oleh Kemenhut.
"Saya akan jujur selama 27 tahun berjuang di Indonesia dengan Yayasan Kalaweit, walaupun menjadi mitra Kementerian Kehutanan, walaupun mendapat banyak sekali dukungan dari masyarakat Indonesia, kami selama ini dicuekin oleh Kementerian Kehutanan (atau) oleh Menteri Kehutanan sebelumnya," ungkap Chanee dalam video yang diunggah di akun X pribadinya, @Kalaweit, dilansir Selasa, 9 Desember 2025.'
Selain diabaikan, Chanee menyebut pihaknya juga mendapat tekanan langsung agar tidak membahas konservasi hutan melalui media sosial. Ia menilai topik ini dianggap sensitif dan tidak disukai oleh Kemenhut.
"Jangankan hanya dicuekin, selama sembilan tahun terakhir di masa jabatan menteri sebelumnya, kami tidak hanya dicuekin, kami ditekan. Perizinan kami tidak diperpanjang. Bahkan kami dibatasi atau kami dilarang post di media sosial (terkait) hal-hal yang tidak disukai kementerian soal konservasi. Gawat, ya," jelasnya.
Chanee menambahkan, kondisi ini menyebabkan tidak ada komunikasi sama sekali antara yayasannya dan Kemenhut, termasuk dengan organisasi nirlaba lain yang bergerak di bidang lingkungan. Menurutnya, periode tanpa komunikasi ini berlangsung hampir sepanjang masa jabatan menteri sebelumnya.
Situasi mulai berubah pada setahun terakhir ketika Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan ke lokasi rehabilitasi satwa owa yang dikelola Kalaweit di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pertemuan itu berlangsung pada Jumat, 5 Desember 2025.
"Baru kemarin Pak Menteri Kehutanan datang ke sini dan itu menjadi momentum di mana beliau mau mendengarkan masukan, saran, dan sudut pandang dari Kalaweit tentang situasi alam di sini. Tetapi masukan juga tentang strategi melindungi kawasan konservasi menggunakan pesawat ringan," ungkap Chanee.
Baca Juga: Titiek Soeharto Imbau Warga Tidak Suudzon soal Dugaan Suap Izin Hutan
Dalam kunjungan tersebut, Chanee juga mengajak Menteri Raja Juli melihat kondisi lingkungan dari udara menggunakan pesawat kecil, termasuk bekas tambang batu bara yang belum direklamasi serta lahan kelapa sawit di kawasan konservasi.
Chanee menilai pertemuan ini menjadi titik optimisme dalam menjalin komunikasi yang lebih baik antara NGO dan pemerintah, khususnya Kemenhut. Ia menekankan peran penting organisasi nirlaba dalam memberi masukan dan solusi nyata di lapangan, bukan sekadar menyuarakan kritik.
"Karena fungsi NGO memang harus berbuat di lapangan seperti program kami dengan masyarakat di sini misalnya atau di Sumatra Barat. Harus teriak, tetapi tidak asal teriak dan tidak hanya teriak. Pada saat tertentu, kita harus mampu juga memberi saran, masukan, solusi, bagi siapa saja. Apalagi kepada seorang menteri yang mampu mengambil kebijakan," tegasnya.
Lebih jauh, Chanee mengingatkan bahwa kerusakan alam di Indonesia telah berlangsung dalam jangka waktu lama, sehingga upaya pemulihan tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan masyarakat agar program konservasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
