Kementerian PU Ajukan Rp13 Triliun Untuk Rekonstruksi Infrastruktur Sumbar

Ntvnews.id, Kabupaten Tanah Datar - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan anggaran sekitar Rp13 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi seluruh infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

“Kita sudah mengusulkan khusus untuk Sumbar itu sekitar Rp13 triliun, namun itu baru personal. Nanti akan dibuat usulan tertulis kepada Presiden. Kita akan mengusulkan lagi,” kata Menteri PU Doddy Hanggodo di Kabupaten Tanah Datar, Senin, 8 Desember 2025.

Doddy menjelaskan pihaknya telah meninjau sejumlah titik terdampak bencana, termasuk Malalak di Kabupaten Agam serta Lembah Anai, Malalo, dan Sumpur di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan pemantauan tersebut, Kementerian PU bersama pihak terkait sepakat untuk segera memperbaiki semua infrastruktur yang terdampak, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya.

“Pokoknya kita akan bereskan semua infrastruktur yang terdampak dan sesuai arahan Presiden Prabowo akan dikerjakan ulang oleh pemerintah pusat,” ujar dia.

Baca Juga: Istana Tegaskan APBN Cukup untuk Tangani Bencana Sumatera

Baca Juga: Estimasi Biaya Pemulihan Bencana Sumatera Tembus Rp51 T, Purbaya: APBN Sudah Disiapkan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menambahkan, Kementerian PU telah mengumpulkan data terkait kerusakan infrastruktur di Sumbar, mulai dari jalan nasional, provinsi, perkotaan, hingga irigasi, gedung perkantoran, rumah ibadah, sekolah, madrasah, dan fasilitas lainnya.

“Jadi didata oleh Kementerian PU, sudah dihitung sebesar Rp13 triliun dan ini sudah disampaikan ke Presiden,” kata dia.

Andre berharap usulan tersebut disetujui sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh infrastruktur rusak akibat bencana dapat segera dilaksanakan. Ia juga menegaskan bahwa anggaran Rp13 triliun tersebut tidak akan mempengaruhi proyek infrastruktur yang sedang berjalan, termasuk Flyover atau Jalan Layang Sitinjau Lauik.

“Tidak usah khawatir karena anggaran yang sudah berjalan itu tidak ada pemotongan. Anggaran rutin maupun pembangunan yang lain tetap jalan,” tambah dia.

(Sumber: Antara)