BGN Perketat Standar Layanan Demi Minimalkan Risiko Kejadian Keamanan Pangan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 5 Des 2025, 15:55
thumbnail-author
Satria Angkasa
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Kepala BGN Dadan Hindayana ditemui usai finalisasi regulasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari. Kepala BGN Dadan Hindayana ditemui usai finalisasi regulasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa peningkatan standar keamanan pangan kini menjadi prioritas utama dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Indonesia Connect Outlook 2026 di Jakarta pada Rabu, 3 Desember 2025.

Dadan menjelaskan bahwa perluasan MBG yang meningkat pesat, dari 650 ribu menjadi 47 juta penerima manfaat dalam waktu singkat, menuntut adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Untuk itu, BGN telah menerapkan sejumlah langkah korektif guna memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar yang seragam di seluruh wilayah.

Salah satu kebijakan strategis yang diberlakukan adalah membatasi jumlah penerima manfaat per SPPG. Jika sebelumnya kapasitasnya bisa mencapai 3.000–4.000, kini batas maksimalnya ditetapkan hanya 3.000, dan bahkan 2.500 untuk SPPG yang belum memiliki juru masak profesional.

Selain itu, BGN mulai mendistribusikan alat rapid test untuk menguji kualitas bahan baku serta keamanan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Setiap SPPG juga diwajibkan memiliki alat sterilisasi food grade yang mampu memanaskan peralatan hingga 120 derajat selama tiga menit, sehingga potensi kontaminasi dapat diminimalkan.

Baca Juga: BGN Gerak Cepat Pulihkan Operasional SPPG Terdampak Bencana di Kabupaten Bireun

“Kualitas air tidak boleh diabaikan. Setiap dapur harus memakai air bersertifikasi, baik air kemasan maupun isi ulang yang telah diuji,” tegas Dadan.

Per 3 Desember 2025, tercatat 16.630 SPPG telah beroperasi, sementara 14.700 lainnya sedang menyelesaikan tahap persiapan akhir. Jika seluruhnya mulai beroperasi, Indonesia akan memiliki lebih dari 30.000 SPPG aktif—menjadikannya jaringan pelayanan gizi terbesar di kawasan.

Dadan menegaskan bahwa serangkaian kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai satu target utama: zero accident.

“Sebagian besar SPPG bekerja sangat baik. Namun kami akan terus menutup celah risiko agar seluruh anak Indonesia memperoleh makanan bergizi yang aman setiap hari,” tutupnya. 

Tags

x|close