Ntvnews.id, Purwokerto – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan agar Mitra, Yayasan, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyumas segera mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan. Ia menyayangkan bahwa Banyumas masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di eks Karesidenan Banyumas yang sudah memenuhi persyaratan tersebut.
“Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke Dinas Kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend,” kata Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, Korcam, dan Kepala SPPG di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas, di Hotel Aston Purwokerto, Kamis, 4 Desember 2025.
Wilayah eks Karesidenan Banyumas terdiri dari Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas. Berdasarkan catatan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas), Kabupaten Banjarnegara mendapatkan kuota 131 SPPG, dengan 68 sudah terisi dan 46 beroperasi.
“Ke-46 SPPG ini telah memiliki SLHS semua,” kata Direktur Wilayah II Tauwas, Brigjen Albertus Doni Dewantoro.
Baca Juga: BGN Bangun 8.200 SPPG Di Daerah Terpencil Untuk Perluas Jangkauan MBG
Di Kabupaten Purbalingga, terdapat 133 kuota SPPG. Sebanyak 79 telah terisi dan 54 beroperasi. Seluruh 54 SPPG tersebut telah mengantongi SLHS, termasuk dua SPPG tambahan yang masih tahap persiapan. Sementara di Kabupaten Cilacap, dari 163 kuota, 127 telah terisi dan 95 beroperasi, di mana 44 di antaranya sudah mendapatkan SLHS.
Kabupaten Banyumas menjadi wilayah dengan kuota terbesar, yakni 227 SPPG. Dari jumlah tersebut, 146 telah terisi dan 116 telah beroperasi. Data menunjukkan baru sebagian kecil yang lolos sertifikasi.
“Ini gimana? Dari 98 yang mendaftar, yang lolos kok malah baru 15 SPPG, sementara 48 lainnya malah belum mendaftarkan diri,” ujar mantan wartawan senior itu saat menegur para Mitra/Yayasan dan Kepala SPPG Kabupaten Banyumas.
Nanik menegaskan tidak ada alasan untuk menunda proses SLHS, apalagi biaya administrasi tidak diberlakukan.
“Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sample. Harganya 1 sampai 2 juta. Kalau ada pungutan macem-macem, nanti laporkan ke saya,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi K/L itu.
Baca Juga: BGN Rekrut Lulusan Berbagai Bidang Pangan Untuk Penuhi Kebutuhan Ahli Gizi di SPPG
Pada kesempatan tersebut, Nanik juga memberikan apresiasi kepada para Kepala SPPG dan Mitra di Banjarnegara dan Purbalingga atas pencapaian mereka dalam memperoleh SLHS untuk dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Nanti saya traktir untuk beli sroto, ya…,” ujarnya disambut tepuk tangan riuh para peserta.
Ia turut mengajak para hadirin mendoakan petugas SPPG yang tengah berjibaku di wilayah bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Mohon doa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan anak-anakku semua, karena ternyata menjadi petugas SPPG taruhannya nyawa,” ujar Nanik.
Dalam situasi bencana, dapur MBG dialihkan menjadi dapur umum untuk masyarakat terdampak banjir. Namun musibah juga menimpa para petugas. Seorang Ahli Gizi di Sigli meninggal karena tersengat listrik saat bertugas, sementara seorang Asisten Lapangan dapat diselamatkan. Petugas SPPG di Aceh Tengah yang sempat terjebak banjir juga berhasil dievakuasi.
“Kita doakan semoga bencana lekas mereda, segera pulih, dan anak-anak kita tetap sehat dan selamat,” kata Nanik.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
