Kuota Petugas Haji dari TNI–Polri Akan Ditambah Atas Perintah Presiden

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah memastikan jumlah petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri akan mengalami penambahan pada penyelenggaraan ibadah haji berikutnya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam (perlindungan jemaah), petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah," ujar Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

Ia menjelaskan bahwa penambahan jumlah personel dari kedua instansi keamanan itu bertujuan untuk memperkuat aspek perlindungan jemaah selama pelaksanaan haji. Kehadiran aparat TNI–Polri diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengamanan di lapangan.

Baca Juga: Kemenhaj: Petugas Haji dari TNI-Polri akan Ditambah, Persentasenya Masih Dibahas

"Supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri," kata Dahnil.

Meskipun demikian, Dahnil menyampaikan bahwa persentase penambahan personel belum dapat dipastikan karena masih menunggu pembahasan lanjutan.

"Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu," ucapnya.

Baca Juga: Menhaj: Pembagian Kuota Haji Antarprovinsi Dilakukan Secara Adil dan Proporsional

Pada kesempatan yang sama, Dahnil juga menyinggung mengenai proses rekrutmen petugas haji di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyebut proses seleksi di ketiga provinsi yang tengah terdampak bencana akan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

"Kami tunda proses seleksinya sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Sampai dengan benar-benar siap, kemudian tiga daerah ini, tiga provinsi ini mulai stabil," kata Dahnil.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan relaksasi bagi para calon jamaah haji 2026 di wilayah bencana terkait proses pelunasan biaya dan ketentuan administratif lainnya. Dahnil menegaskan bahwa calon jamaah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mendapatkan keringanan waktu pelunasan.

"Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kami akan (beri) relaksasi di tiga daerah ini," ucapnya.

(Sumber: Antara)