Ntvnews.id, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi memulai tahapan pemilihan sekretaris jenderal (sekjen) yang baru, setelah Dewan Keamanan dan Majelis Umum mengedarkan undangan kepada seluruh negara anggota untuk mengajukan nama calon.
Dalam surat yang dikirim pada Selasa 25 November 2025, PBB menjelaskan langkah-langkah serta mekanisme pemilihan yang akan berlangsung selama beberapa bulan mendatang. Dalam surat tersebut, PBB juga menekankan isu kesetaraan gender. "Dengan penyesalan bahwa belum pernah ada perempuan menjadi Sekretaris Jenderal, dan dengan keyakinan perlunya kesempatan setara bagi perempuan dan laki-laki di posisi pengambil keputusan, negara anggota didorong mempertimbangkan secara serius pencalonan perempuan," tulis PBB. Organisasi itu juga menambahkan, "Kami mencatat pentingnya keberagaman regional dalam pemilihan Sekretaris Jenderal."
Baca Juga: Sekjen PBB Sampaikan Surat ke Trump Bahas Kerja Sama Damai Gaza
Pemimpin baru PBB itu nantinya akan menggantikan Sekjen saat ini, Antonio Guterres, yang masa jabatannya berakhir pada 31 Desember 2026. Pemilihan sekjen berikutnya dijadwalkan berlangsung tahun depan untuk masa tugas lima tahun yang dimulai pada 1 Januari 2027. Sesuai Pasal 97 Piagam PBB, proses pengangkatan sekjen dilakukan oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan.
Beberapa tokoh telah secara terbuka menyatakan pencalonannya. Mereka antara lain mantan Presiden Chili Michelle Bachelet, mantan Wakil Presiden Kosta Rika Rebeca Grynspan, serta diplomat Argentina Rafael Grossi yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
(Sumber : Antara)
Arsip - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (tampak di layar) berbicara melalui tautan video pada debat terbuka Dewan Keamanan tentang masa depan PBB di Markas Besar PBB di New York, 24 Oktober 2025. (ANTARA/Xinhua/Xie E.) (Antara)