Faksi Palestina Tolak Usulan Pasukan Internasional di Gaza

Ntvnews.id, Gaza - Faksi-faksi perlawanan Palestina menegaskan penolakannya terhadap rancangan resolusi Amerika Serikat yang mendorong pengerahan pasukan internasional di Gaza, dengan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pengawasan asing yang berpotensi menyingkirkan Palestina dari proses pengambilan keputusan.

Dilansir dari Anadolu, Selasa, 18 November 2025, dalam pernyataan bersama, kelompok-kelompok tersebut menyampaikan bahwa mandat tersebut dikhawatirkan membuka pintu bagi dominasi pihak luar atas keputusan nasional Palestina.

Mereka juga menilai usulan itu dapat mengalihkan administrasi serta rekonstruksi Gaza ke pihak asing, sehingga mengurangi hak rakyat Palestina untuk mengatur urusan dalam negeri mereka sendiri.

Baca Juga: Banjir Rendam Kamp Pengungsian Gaza, Warga Menangis Tak Punya Tempat Berlindung

Mereka menegaskan bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan harus tetap dilakukan melalui institusi Palestina di bawah pemantauan PBB, sambil memperingatkan bahwa mekanisme bantuan yang dikelola pihak asing akan menjadikannya sebagai alat tekanan politik. Selain itu, mereka juga menyoroti potensi pelemahan peran UNRWA — badan PBB yang bertugas menangani pengungsi Palestina.

Para faksi tersebut juga menolak tegas setiap klausul mengenai perlucutan senjata, dengan menyatakan bahwa isu persenjataan adalah urusan internal yang harus dikaitkan dengan proses politik menuju penghentian pendudukan Israel.

Kerusakan parah dialami Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara setelah gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai diberlakukan pada 10 Oktober 2025. (ANTARA)

Mereka mengkritik rencana pembentukan pasukan multinasional yang dinilai bisa “melayani pendudukan Israel,” serta menolak seluruh bentuk kehadiran militer asing atau sistem perwalian di Gaza.

Baca Juga: TNI Siapkan 20.000 Personel untuk Misi Perdamaian di Gaza

Dalam pernyataan itu, mereka menekankan pentingnya adanya mekanisme internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas berbagai pelanggaran dan krisis kemanusiaan yang terjadi akibat kontrolnya atas perlintasan Gaza. Mereka juga menilai bahwa kerangka kerja Arab–Islam merupakan model administrasi yang paling bisa diterima untuk wilayah tersebut.

Pernyataan bersama ini muncul menjelang pemungutan suara Dewan Keamanan PBB terkait fase kedua rencana Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump, yang mencakup pengerahan pasukan internasional dan langkah menuju pembentukan negara Palestina.