Dua personel Gegana Brimob Polda Metro Jaya berjaga di tempat terjadinya ledakan di SMAN 72 Jakarta, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Polda Metro Jaya menyebutkan sebanyak 55 orang mengalami luka-luka dalam ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, K (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah berencana membatasi game online, buntut ledakan di masjid kompleks SMAN 72 Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyambut baik wacana tersebut.
Menurut Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, jika akhirnya diwujudkan, kebijakan tersebut tak boleh sebatas administratif, melainkan perlu kolaborasi aktif serta penguatan kurikulum.
"Kami menyambut baik wacana tersebut, tentunya perlu pengawasan bersama dan kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif," ujar Fikri, Selasa, 11 November 2025.
Selain itu, Fikri juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan literasi digital bagi siswa, guru, dan orang tua. Ia mengatakan, kemampuan memilah dan memanfaatkan teknologi secara bijak menjadi penting di tengah pesatnya perkembangan dunia digital.
Di samping itu, satuan pendidikan juga perlu memperkuat pengawasan internal guna memastikan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan.
Fikri mengusulkan sekolah menyusun kurikulum lokal yang mendukung upaya itu. Kurikulum tambahan ini dapat dirancang melalui koordinasi para guru, tanpa keluar dari kurikulum nasional yang berlaku.
"Saatnya masing-masing satuan pendidikan berinisiatif, mata pelajaran mana saja yang mendukung hal ini agar guru-gurunya berkoordinasi menyusun bersama kurikulum lokal tentu tidak keluar dari kurikulum yang sekarang berjalan," jelas Fikri.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyoroti game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) yang dinilainya berbahaya bagi anak-anak. Menurut dia, anak-anak secara psikologis menganggap kekerasan merupakan hal yang biasa kala bermain game online seperti PUBG.
"PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi," ujar Prasetyo di depan kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jakarta, Minggu, 9 November 2025 malam.
Ia lantas mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mengkaji kembali pembatasan game online untuk membatasi pengaruh terhadap anak Indonesia. Pembatasan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap peristiwa ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat, 7 November 2025.
"Beliau (Prabowo) tadi menyampaikan bahwa kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online," ujar Prasetyo.
Baca Juga: Istana Sebut Prabowo Sedang Pertimbangkan Batasi Game Online, Contohnya PUBG
"Karena, tidak menutup kemungkinan, game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan," lanjut dia.
Prabowo, kata Prasetyo, juga ingin agar kegiatan pemuda seperti karang taruna dan Pramuka harus aktif kembali. Menurut Prabowo, dua kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kembali kepedulian sosial dan menghidupkan semangat kehidupan bermasyarakat.
"Beliau juga tadi membahas bagaimana karang taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali," kata Prasetyo.
Prasetyo juga menyampaikan permintaan Prabowo agar para guru lebih waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan di sekolah. Prabowo pun disebut Prasetyo menyampaikan perlunya mulai memikirkan langkah-langkah untuk membatasi serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
