Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menyoroti hasil pengukuran Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) yang baru saja disampaikan di Kabupaten Badung, Bali.
Dari seluruh dimensi yang dievaluasi, perhatian paling besar tertuju pada aspek Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel, karena justru bagian inilah yang menunjukkan skor terendah.
“Satu dimensi yaitu Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel berada pada kategori kurang berintegritas yaitu dengan skor 44,5,” jelas Lodewijk dalam keterangannya yang dilansir Antara pada Rabu, 11 Februari 2026.
Ia memandang skor tersebut sebagai sinyal bahwa partai politik di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mengelola keuangan secara terbuka dan akuntabel.
Baca Juga: Kondisi Terkini Linda Nirmala, Istri Wamen Diaz Hendropriyono yang Terkena Kanker
Salah satu contoh yang ia angkat adalah pengelolaan bantuan dana dari negara yang nilainya dihitung berdasarkan jumlah suara, yaitu Rp1.000 per suara, sementara di berbagai daerah terdapat variasi nilai yang bergantung pada mekanisme perhitungan masing-masing.
Menurutnya, kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa tata kelola dana partai belum seragam dan masih jauh dari ideal. Meskipun demikian, Lodewijk juga mencatat bahwa capaian nasional IIPP 2025 secara rata-rata berada pada kategori berintegritas sedang dengan skor 61,22.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa penghitungan IIPP dilakukan oleh BRIN di bawah koordinasi Kemenko Polkam, dengan delapan partai politik parlemen menjadi subjek sekaligus objek pengukuran. Evaluasi dilakukan melalui lima dimensi, Kode Etik, Demokrasi Internal, Kaderisasi, Rekrutmen, serta Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel.
Dari lima dimensi tersebut, empat tercatat berada dalam kategori berintegritas sedang. Dimensi Kode Etik memperoleh skor 66, Demokrasi Internal 63,2, Kaderisasi 61,4, dan Rekrutmen 60,8. Hanya dimensi keuangan yang berada di kategori kurang berintegritas.
Baca Juga: Kemenperin Copot Pegawai yang Jadi Tersangka Ekspor CPO–POME
Meski angka-angka tersebut tidak menunjukkan kondisi yang buruk secara keseluruhan, Lodewijk menekankan bahwa hasil IIPP tetap harus menjadi perhatian serius. Ia mengingatkan bahwa dalam demokrasi modern, partai politik merupakan objek fundamental yang tata kelolanya harus terus diperbaiki agar mampu memberikan kontribusi terhadap kualitas demokrasi yang lebih baik.
Upaya peningkatan IIPP, ujarnya, merupakan bagian dari agenda prioritas nasional ke-7 yang berfokus pada reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dalam konteks itu, penguatan tata kelola partai politik dipandang sebagai elemen penting mewujudkan partai yang modern, mandiri, dan fungsional. Karena itu pula ia menyampaikan harapannya agar setiap partai mempelajari secara saksama pokok-pokok IIPP.
“Kami harap seluruh partai dapat mempelajari pokok-pokok IIPP sehingga dapat diinternalisasikan ke dalam pengaturan tata kelola kepartaian,“ katanya.
Untuk memberikan arah yang lebih konkret, Kemenko Polkam merekomendasikan empat langkah kebijakan yang dapat ditempuh partai politik. Pertama, partai diharapkan meningkatkan tata kelola internal secara berkelanjutan.
Baca Juga: AS Bantah Rusak Tatanan Dunia: Kami Tak Bakal Bubarkan NATO
Kedua, IIPP sebaiknya digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan organisasi guna mendorong terwujudnya reformasi politik. Ketiga, partisipasi penuh dari partai politik dalam seluruh tahap pengukuran IIPP di tahun-tahun berikutnya perlu diperkuat, yang menurut Lodewijk, merupakan bagian dari sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah dan partai.
Terakhir, peningkatan integritas organisasi partai harus dibangun di atas budaya politik yang berkualitas dan antikorupsi.
“Ketiga, Kemenko Polkam akan mengapresiasi serta mendorong partisipasi penuh partai politik dalam seluruh tahap pengukuran IIPP pada tahun-tahun mendatang sebagai wujud sinkronisasi dan koordinasi, dan keempat, peningkatan integritas partai politik perlu didukung budaya politik yang berkualitas dan anti-korupsi,” imbuhnya.
Dengan penegasan tersebut, Lodewijk menutup penyampaiannya dengan dorongan agar partai politik benar-benar memperhatikan temuan dan rekomendasi yang disampaikan, mengingat integritas partai adalah fondasi penting bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
