Cak Imin: Presiden Siapkan Kebijakan "Ekonomi Konstitusi" untuk Koreksi Sistem Nasional

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 10 Nov 2025, 07:19
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Tangkapan layar - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berpidato saat penutupan Musabaqoh Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) 2025 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu, 9 November 2025. ANTARA/Fath Putra Mulya. Tangkapan layar - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berpidato saat penutupan Musabaqoh Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) 2025 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu, 9 November 2025. ANTARA/Fath Putra Mulya. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mempersiapkan kebijakan baru bertajuk "ekonomi konstitusi" sebagai bagian dari upaya mengevaluasi sistem ekonomi nasional.

“15 tahun demokrasi berjalan, tapi 15 tahun terakhir kita juga menyaksikan begitu pasar bebas mengendalikan semua kebijakan. Karena itu, Presiden menawarkan hal baru yang namanya politik konstitusi, yang namanya ekonomi konstitusi,” ujar Muhaimin saat menutup Musabaqoh Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) 2025 di Jakarta, Minggu, 9 November 2025/

Ia menjelaskan bahwa konsep ekonomi konstitusi yang dimaksud merupakan bentuk kebijakan ekonomi yang berlandaskan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33. Pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

“Kembali kepada rel peran negara dan pemerintah di dalam hadir agar manusia-manusia Indonesia yang paling terpinggirkan tidak terus menjadi korban dari persaingan pasar,” tutur Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin.

Baca Juga: Cak Imin: Demokrasi Indonesia Tak Akan Kuat Tanpa Gus Dur

Dalam pidatonya, Muhaimin juga menyinggung pentingnya peran pesantren dalam pembangunan bangsa di berbagai bidang, termasuk demokrasi dan ekonomi. Ia berharap pesantren tetap menjadi solusi atas beragam persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Tangkapan layar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berpidato saat penutupan Musabaqoh Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) 2025 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu, 9 November 2025. (ANTARA/Fath Putra Mulya) <b>(Antara)</b> Tangkapan layar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berpidato saat penutupan Musabaqoh Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) 2025 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu, 9 November 2025. (ANTARA/Fath Putra Mulya) (Antara)

Menurutnya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga semangat keilmuan, pengabdian, serta berperan penting dalam proses rekayasa sosial.

“Rekayasa sosial menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran yang tidak kecil, amat sangat besar bagi membangun kultur dan budaya,” ucap Muhaimin.

Baca Juga: Cak Imin: Tunggakan 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Akan Dihapuskan

Ia menambahkan bahwa pesantren turut memberikan warna dan makna dalam perjalanan demokrasi nasional. “Tanpa rujukan ilmu pesantren, demokrasi tidak akan bisa dimaknai sebagai jalan kemajuan,” katanya.

Selain itu, Muhaimin menegaskan bahwa pesantren berperan besar dalam dua aspek penting pengentasan kemiskinan, yakni melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Fungsi pendidikan sekaligus fungsi pemberdayaan adalah fungsi yang secara historis, sejarah, telah membuktikan bahwa pesantren telah mampu menjadi menjaga fungsi itu: mendidik, kemudian menciptakan manusia-manusia yang naik kelas, sekaligus berdaya,” tuturnya menutup pernyataan.

x|close