Prabowo Bahas Pemutihan BPJS hingga Substitusi Thrifting, Fokuskan Penanggulangan Kemiskinan Lewat Pemberdayaan

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama para menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 November 2025 membahas sejumlah kebijakan strategis mulai dari pemutihan iuran BPJS Kesehatan hingga substitusi usaha pakaian bekas (thrifting).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) seusai rapat menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar bantuan konsumtif.

“Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan,” kata Cak Imin.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Cak Imin menjelaskan bahwa Presiden memberi arahan untuk memperkuat ekonomi produktif, termasuk pelaksanaan pemutihan iuran BPJS Kesehatan serta kebijakan substitusi usaha thrifting bagi pelaku ekonomi kecil.

Baca Juga: Siswa Sekolah Rakyat Akan Dapat Pelatihan 6 Bahasa Asing: Arab, Korea hingga Jerman

Ia menuturkan bahwa terdapat beberapa kebijakan konkret yang akan segera dijalankan. Pertama, seluruh fasilitas milik pemerintah akan dibuka untuk pelaku UMKM, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan minimal 30 persen area fasilitas publik seperti bandara, terminal, stasiun, dan rest area digunakan untuk pengembangan UMKM.

Selain itu, pemerintah juga akan meluncurkan program “Pasar 1001 Malam”, yakni pemanfaatan aset negara yang tidak terpakai (idle asset) di lokasi strategis untuk kegiatan pameran, promosi, dan pemasaran produk UMKM.

BPJS Kesehatan. (Antara)

“Supaya ada display dan ekshibisi serta pemasaran yang efektif bagi UMKM kita,” ujar Cak Imin.

Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan pemerataan alat dan lahan produksi bagi petani miskin yang tergolong dalam desil 1 dan 2.

“Desil 1 akan kita dorong memiliki alat produksi sendiri, termasuk dengan pembagian tanah-tanah bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Baca Juga: Purbaya: Program MBG dan Sekolah Rakyat Dorong Pemerataan dan Stabilitas Nasional

Menanggapi maraknya perdagangan pakaian bekas impor, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan serta menghentikan praktik tersebut secara bertahap. Kebijakan ini akan dibarengi dengan program substitusi usaha thrifting, agar pelaku ekonomi terdampak dapat beralih ke usaha yang lebih sehat dan produktif.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Presiden Prabowo juga menyetujui pelaksanaan program beasiswa pelatihan senilai Rp12 triliun bagi lulusan SMA dan SMK yang berminat bekerja di luar negeri. Program ini mencakup pelatihan di bidang pengelasan (welder), perawatan lansia (caregiver), perhotelan (hospitality), serta pelatihan bahasa asing agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di tingkat global.

“Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus dan pelatihan, terutama untuk calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri,” ujar Cak Imin.