Ntvnews.id, London - Separuh warga Inggris menginginkan Perdana Menteri Keir Starmer dan Menteri Keuangan Rachel Reeves untuk melepaskan jabatannya, berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga riset dan analisis pasar Opinium.
Dikutip dari AFP, Senin, 10 November 2025, hasil jajak pendapat menunjukkan 56 persen responden mendukung pengunduran diri Starmer, sementara 26 persen menolak dan 19 persen lainnya tidak memberikan pendapat pasti.
Popularitas Reeves bahkan lebih rendah dibandingkan atasannya. Sebanyak 57 persen responden mendukung agar Reeves mundur, hanya 19 persen yang menginginkan ia tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan, dan 24 persen lainnya masih ragu-ragu.
Tingkat ketidakpercayaan publik terhadap Reeves juga tercatat lebih tinggi daripada Starmer. Survei mengungkap bahwa 67 persen responden tidak mempercayai Reeves, sedangkan hanya 19 persen yang menyatakan percaya padanya. Untuk Starmer, 65 persen responden mengaku tidak percaya dan 24 persen lainnya menyatakan percaya.
Baca Juga: Polisi Inggris Pastikan Serangan Penusukan Brutal di Kereta Bukan Aksi Terorisme
Menjelang pengumuman anggaran nasional, sebanyak 58 persen responden menilai kebijakan pengeluaran dan perpajakan yang diterapkan pemerintah Partai Buruh tidak adil, sementara hanya 14 persen yang menilai kebijakan tersebut adil.
Ilustrasi Inggris. /ANTARA/Anadolu/py (Antara)
Selain itu, 77 persen responden memperkirakan akan ada kenaikan pajak, dengan 61 persen di antaranya menilai keputusan itu sebagai langkah yang salah.
Setengah dari peserta survei juga berpendapat bahwa Reeves telah merencanakan kenaikan pajak sejak awal, sedangkan 20 persen lainnya menilai keputusan itu diambil karena kondisi ekonomi Inggris memburuk setelah kemenangan Partai Buruh pada pemilu 2024.
Baca Juga: Polisi Inggris Pastikan Serangan Penusukan Brutal di Kereta Bukan Aksi Terorisme
Survei Opinium juga mengungkap bahwa 61 persen responden tidak percaya bahwa Starmer dan Partai Buruh bersikap jujur kepada publik mengenai kondisi ekonomi yang mendesak menjelang pemilu 2024. Hanya 22 persen yang menilai sebaliknya.
Jajak pendapat ini dilakukan pada 5–7 November 2025 terhadap 2.050 orang dewasa di Inggris, meskipun margin of error tidak disebutkan.
Saat ini, Departemen Keuangan Inggris tengah berjuang menutup defisit anggaran bernilai puluhan miliar poundsterling. Defisit itu dipicu oleh meningkatnya biaya pembayaran utang nasional, naiknya pengeluaran sosial termasuk bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta stagnasi ekonomi dan turunnya produktivitas nasional.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. (Antara)