Megawati Serukan Pembangunan Dunia Baru Berkeadilan Berbasis Pancasila

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyerukan agar masyarakat dunia membangun tatanan global baru yang berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan melalui Pancasila.

Dalam seminar internasional 70 Tahun Konferensi Asia–Afrika (KAA) yang digelar di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu, 1 November 2025, Megawati menekankan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi nasional, melainkan sebuah falsafah universal yang mampu menjembatani perbedaan ideologi, ras, dan kepentingan ekonomi.

“Dunia lama yang dibangun di atas kolonialisme dan imperialisme harus digantikan oleh dunia baru yang berkeadilan,” ucap Megawati, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta.

Megawati merujuk pada gagasan Presiden pertama RI, Soekarno, dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1960, di mana Bung Karno mempersembahkan Pancasila untuk membangun dunia baru yang berkeadilan.

Secara khusus, menurut Megawati, Pancasila berperan sebagai etika global yang menyeimbangkan antara dunia materiil dan spiritual, hak individu dan tanggung jawab sosial, serta kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa.

Baca Juga: Megawati hingga Surya Paloh Temui Prabowo Bahas Perkembangan Situasi Nasional

Megawati menilai, di tengah krisis moral global, kesenjangan digital, dan konflik geopolitik yang berkepanjangan, dunia memerlukan nilai universal baru yang berlandaskan kemanusiaan, bukan kekuasaan.
“Tanpa dasar moral yang kuat, dunia akan terus diwarnai pertarungan hegemoni sebagaimana perang Rusia–Ukraina dan krisis di Timur Tengah,” kata Megawati.

Ia juga menyoroti isu Palestina dan pengakuan kedaulatan kemerdekaan sebagai fokus utama, sehingga Pancasila dapat menjadi etika global yang memuliakan martabat manusia dan menolak segala bentuk penindasan.

Untuk mewujudkan tatanan dunia yang adil, Presiden kelima RI itu menekankan perlunya reformasi PBB agar benar-benar demokratis dan mewakili seluruh bangsa. Dengan falsafah Pancasila, Bung Karno menyerukan pentingnya demokratisasi PBB dengan menghapus hak veto agar setiap negara setara.

Seruan tersebut sejalan dengan wacana reformasi Dewan Keamanan PBB yang kembali menguat. Laporan United Nations Reform Agenda 2024 menyebutkan lebih dari 70 negara anggota mendukung penghapusan atau pembatasan hak veto karena dinilai menghambat penyelesaian konflik kemanusiaan, termasuk di Gaza dan Ukraina.

Megawati menegaskan, To Build the World Anew atau Membangun Dunia Kembali, sebagaimana dikumandangkan Bung Karno, hanya dapat tercapai jika nilai moral dijadikan fondasi utama pembangunan dan kemajuan teknologi.
“Dunia yang baru bukanlah dunia yang tunduk pada mesin dan modal, tetapi dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban,” ucap Megawati.

(Sumber : Antara)