Ganjar: Penunjukan Hasto sebagai Sekjen PDIP Adalah Wewenang Penuh Megawati

Ntvnews.id, Jakarta - Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan, menegaskan bahwa keputusan untuk kembali mengangkat Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP merupakan sepenuhnya hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Ketua umum punya kewenangan penuh untuk menentukan dan Ibu tidak menyampaikan cerita itu. Hanya memang, ada satu yang menarik sebelum pelantikan dilakukan, Ibu bercerita panjang tentang situasi politik Indonesia,” ujar Ganjar saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

Ganjar menjelaskan bahwa sebelum prosesi pelantikan, Megawati terlebih dahulu menyampaikan pembekalan. Pelantikan tersebut mencakup Hasto dan sejumlah pengurus partai lainnya yang belum sempat dilantik usai Kongres di Bali awal Agustus lalu.

“Jadi, semua sudah berdiri di sana, belum dilantik, tapi Ibu bercerita dulu. Jadi, pembekalannya justru sebelum dilakukan pelantikan. Itu Ibu cerita situasi politik Indonesia-lah, begitu,” katanya.

Hasto Kristiyanto resmi kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030, menyusul pelaksanaan Kongres PDIP awal bulan ini.

“Betul Mas Hasto kembali menjabat Sekjen PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy di Jakarta.

Penunjukan Hasto diputuskan dalam rapat DPP PDIP yang digelar Kamis siang, di mana ia langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

“Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” ungkap Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

Setelah Kongres Ke-6 di Bali, Megawati sebenarnya telah menetapkan struktur baru kepengurusan DPP. Namun, kala itu, ia masih merangkap posisi sebagai Sekretaris Jenderal.

Hasto Kristiyanto diketahui sempat mendekam di tahanan karena kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Ia dinyatakan tidak bersalah dalam hal menghalangi penyidikan, namun terbukti menerima suap, sebagaimana diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Atas perbuatannya, Hasto dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp250 juta dengan subsider tiga bulan kurungan.

Namun, ia termasuk di antara para terpidana yang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga dibebaskan dari hukuman yang seharusnya dijalani.

(Sumber: Antara)