Wali Kota Bandung Hormati Proses Hukum Dugaan Korupsi di Pemkot

Ntvnews.id, Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh Kejaksaan Negeri Kota Bandung terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2025.

“Sebagai Wali Kota Bandung, saya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung berkomitmen penuh untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Farhan di Bandung, Jumat, 31 Oktober 2025.

Farhan menegaskan seluruh jajaran Pemkot Bandung akan bersikap kooperatif dan memberikan dukungan penuh kepada tim penyidik. Dukungan itu, kata dia, dilakukan melalui keterbukaan terhadap data, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan guna memperlancar proses penyidikan.

“Kami memahami bahwa proses ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” katanya.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa 7 Jam oleh Kejari Soal Dugaan Korupsi

Ia menilai langkah hukum yang sedang berlangsung akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum, sekaligus menjadi momentum bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum, tanpa intervensi dalam bentuk apa pun,” tegas Farhan.

Pemerintah Kota Bandung, lanjut dia, juga mengimbau agar semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung Kena OTT Kejaksaan?

“Mari bersama-sama menjaga suasana kondusif agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” katanya.

Farhan optimistis kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat mewujudkan Bandung yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung memeriksa Wakil Wali Kota Bandung Erwin selama tujuh jam oleh tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kamis, 30 Oktober 2025. Selain itu, Kejari juga menggelar penggeledahan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bandung serta menyita beberapa dokumen dan alat elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

(Sumber: Antara)