BKPM Dorong Strategi Fiskal Atasi Pajak Berlapis di Industri Timah

Ntvnews.id, Jakarta – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah mengupayakan strategi fiskal untuk mengatasi persoalan pajak berlapis yang membebani industri timah nasional dan membuat produk hilir dalam negeri kurang kompetitif di pasar global.

“Tambang kita kena pajak, masuk ke tier satu kena pajak, keluar naik ke bursa kena pajak. Dari bursa turun ke buyer-nya pabrik solder atau tin chemical beli kena pajak, jual lagi kena pajak,” ujar Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

Todotua menjelaskan bahwa seluruh rantai produksi timah, mulai dari bahan baku hingga proses hilirisasi dan peleburan, seluruhnya berada di Indonesia. Namun, setelah produk timah tersebut melewati bursa, pabrikan solder baik dari Malaysia maupun dari dalam negeri membelinya untuk diolah lebih lanjut.

Baca Juga: Dirjen Pajak Ungkap Rincian Insentif Pajak Setahun Terakhir

Ironisnya, hasil produksi solder dari Malaysia yang diimpor kembali ke Indonesia justru memiliki harga jual lebih murah dibandingkan produk yang dihasilkan di dalam negeri.

“Kenapa gak kompetitif? Setelah kita mitigasi, disitu ada strategi fiskal,” katanya.

“Ini yang lagi kita minta,” tambahnya.

Baca Juga: BKPM Minta Kenaikan UMP 2026 Pertimbangkan Hati-hati, Jangan Ganggu Iklim Investasi

Untuk itu, pemerintah kini aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna menyusun langkah strategis agar biaya produksi dan rantai pasok industri timah domestik menjadi lebih efisien serta mampu bersaing di pasar internasional.

“Kita bicara dengan Kementerian Keuangan beberapa hal strategis yang memang kita mintakan untuk bagaimana kita memitigasi supaya ini menjadi kompetitif. Perizinan, regulasi, strategi fiskal, dan juga ekosistem supply-nya. Labor cost, energy cost, strategic supply chain,” ujar Todotua.

(Sumber: Antara)