Pramono Siap Sediakan Lahan Sekolah Rakyat di Jakarta

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta melalui penyediaan lahan strategis yang akan digunakan untuk program pendidikan nasional tersebut.

Hal ini disampaikan usai menerima kunjungan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah program prioritas pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Mensos Temui Pramono di Balai Kota, Bahas Program Strategis Prabowo

“Untuk sekolah rakyat, kami segera merapatkan dan memutuskan daerah-daerah yang bisa disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lahannya. Pembangunannya sepenuhnya akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika hal ini terwujud, maka ini menjadi bentuk kolaborasi yang sangat baik,” kata Pramono.

Orang nomor satu di DKI ini juga menekankan pentingnya integrasi data sosial dan pendidikan agar program bantuan dan pembangunan lebih tepat sasaran.

Mensos dan Pramono (NTVNews.id/ Adiansyah)

“Kami siap membuka seluruh data yang kami miliki. Seperti yang diketahui, Jakarta memiliki sejumlah program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah bagi difabel dan lansia. Banyak di antaranya sejalan dengan program pemerintah pusat. Jika bisa disinergikan, saya yakin hasilnya akan lebih tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” jelasnya.

Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pertemuan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo yang menekankan tiga fokus Utama, yakni Integrasi data agar bantuan sosial lebih tepat sasaran, pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi, dan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan berkeadilan.

Program Sekolah Rakyat merupakan inovasi pendidikan yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan. Modelnya berupa boarding school (asrama) yang memadukan pendidikan formal dengan pembinaan karakter, kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan.

Penerima manfaatnya adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1 dan 2) yang berprestasi dan bersedia tinggal di asrama. Proses seleksi dilakukan ketat melalui lima tahap, dengan Pemprov DKI berperan dalam pengawasan serta verifikasi lapangan.

Sekolah Rakyat (Istimewa)

Saat ini, sudah ada tiga Sekolah Rakyat aktif di Jakarta, yaitu SRMA 9 Jakarta Timur: 50 siswa SMA, 16 guru, dan 17 tenaga kependidikan. SRMP 6 Jakarta Timur: 70 siswa SMP, 12 guru, dan 3 tenaga kependidikan. SRMA 10 Jakarta Selatan: 100 siswa SMA, 17 guru, dan 3 tenaga kependidikan.

Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat program ini melalui langkah konkret, di antaranya dengan Dinas Sosial telah mengidentifikasi aset di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan, yang ditargetkan menampung 600 siswa SD dan SMP.

Lalu, Pemprov DKI siap menindaklanjuti melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pinjam Pakai dengan Kementerian Sosial. Kemudian pemberian KJP Plus kepada 139 dari total 220 siswa Sekolah Rakyat, senilai total Rp663 juta per tahun.

Selanjutnya, peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan MGMP dan pelatihan. Integrasi kegiatan siswa dengan sekolah reguler, seperti lomba dan kegiatan sosial. Pendampingan inteansif dari pengawas Suku Dinas dan Dinas Pendidikan. Penugasan guru PNS sebagai kepala sekolah, dengan gaji pokok Rp4,4-4,9 juta dan TKD Rp8,9-10,8 juta dari Pemprov DKI, ditambah tunjangan dari Kemensos.