Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan pewarta terkait usulan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025. ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga tim ahli di tingkat pusat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025 menjelaskan bahwa setiap usulan calon pahlawan nasional tidak langsung diajukan ke pemerintah pusat, melainkan terlebih dahulu diseleksi di tingkat daerah. Proses ini melibatkan masyarakat, pemerintah kabupaten dan provinsi, serta para ahli sejarah di wilayah masing-masing.
“Usulan itu harus didukung bukti-bukti yang kuat, dibahas di daerah, lalu dibawa ke provinsi dan diteruskan ke Kementerian Sosial untuk diproses kembali sebelum naik ke Dewan Gelar,” ujarnya.
Tahun ini, Kementerian Sosial telah menyerahkan 40 berkas usulan calon pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Sebagian besar nama-nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari periode sebelumnya.
“Nama-nama yang telah memenuhi syarat formil akan diteruskan ke Dewan Gelar. Keputusan akhir sepenuhnya ada pada Dewan Gelar untuk menentukan siapa yang akan diajukan kepada Presiden,” katanya.
Baca Juga: Kemensos Usulkan 40 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional, Termasuk Marsinah
Saifullah juga menilai bahwa munculnya berbagai pandangan dari masyarakat terkait daftar tokoh yang diusulkan merupakan bentuk dinamika yang sehat dalam proses penilaian terhadap ketokohan seseorang. Ia memastikan bahwa Dewan Gelar, yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan, akan menampung dan mempertimbangkan beragam masukan dari masyarakat, akademisi, tokoh agama, hingga perwakilan daerah sebelum keputusan final ditetapkan.
“Kita menghargai semua pendapat, tapi yang menjadi pedoman utama tetap pada syarat formil dan ketentuan pengusulan dari tiap provinsi,” ujar Saifullah.
Adapun 40 tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial tahun ini antara lain aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah; Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah); Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur); Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan); dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin (Jakarta).
Selain itu terdapat nama-nama seperti H.M. Sanusi (Jawa Timur), H.B. Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).
Nama lainnya termasuk Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe'min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
