Segera KTT Perdamaian Gaza, Bagaimana Nasib Hamas di Masa Depan?

Ntvnews.id, Gaza - Seorang sumber dari kelompok Hamas yang dekat dengan komite negosiasi menyampaikan kepada AFP pada Minggu, 12 Oktober 2025 bahwa Hamas tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan Gaza setelah perang berakhir. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan kelompok tersebut pasca gencatan senjata yang kini tengah berlangsung antara Israel dan Hamas.

Komentar sumber tersebut muncul hanya beberapa hari setelah gencatan senjata Israel–Hamas mulai diberlakukan. Saat ini, kedua pihak sedang mendiskusikan penerapan rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump yang bertujuan mengakhiri konflik.

Rencana itu menyerukan pelucutan senjata Hamas serta menegaskan bahwa kelompok tersebut tidak akan dilibatkan dalam pengelolaan Gaza pascaperang.

1. Tetap Jadi Bagian Struktur Palestina

Dalam keterangannya, sumber tersebut menegaskan bahwa Hamas tidak lagi menganggap dirinya sebagai pengelola Jalur Gaza, tetapi tetap memiliki posisi penting dalam perjuangan nasional Palestina.

“Bagi Hamas, tata kelola Jalur Gaza adalah isu tertutup. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina,” kata sumber tersebut kepada AFP, seperti dikutip dari Al Arabiya.

Menurut sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan karena isu yang sensitif itu, keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi politik baru Hamas dalam merespons dinamika internasional dan tekanan dari berbagai pihak, termasuk mediator Mesir dan Qatar. Ia juga menambahkan bahwa meski Hamas melepas kendali administratif atas Gaza, mereka tetap akan mempertahankan pengaruhnya dalam bidang politik dan sosial Palestina.

Tidak seperti kelompok pejuang lain di kawasan tersebut, kepemimpinan Hamas kerap terbelah dalam berbagai isu strategis, termasuk soal bentuk pemerintahan Gaza di masa depan. Namun kali ini, Hamas tampak memiliki kesepahaman dalam menentukan sikap menjelang terbentuknya pemerintahan transisi Palestina yang diusulkan komunitas internasional.

2. Ada Perbedaan Pendapat Mengenai Perlucutan Senjata

Meski bersedia melepas kendali pemerintahan Gaza, Hamas tetap tegas menolak wacana perlucutan senjata. “Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dan senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza,” ujar sumber tersebut.

Sikap ini menunjukkan bahwa meski bersedia bekerja sama dalam proses perdamaian, Hamas masih memegang teguh prinsip pertahanannya. Seorang pejabat Hamas lainnya bahkan menegaskan bahwa perlucutan senjata Hamas “tidak mungkin dilakukan.”

Klausul pertama dari rencana 20 poin Presiden Trump menyebut bahwa Gaza harus dijadikan “zona bebas teror yang terderadikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya.” Namun, dalam pandangan Hamas, senjata merupakan simbol perlawanan dan jaminan bagi keamanan rakyat Palestina, sehingga pelucutan total dianggap tidak realistis tanpa jaminan politik yang jelas dari dunia internasional.

3. Hamas Tak Akan Punya Peran dalam Pemerintahan Gaza Mendatang

Dalam rencana perdamaian yang diusulkan, disebutkan pula bahwa Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza setelah perang berakhir, dan bahwa seluruh infrastruktur serta persenjataan militernya harus “dihancurkan dan tidak dibangun kembali.”

Sebagai gantinya, rencana itu mengusulkan pembentukan komite Palestina sementara yang bersifat teknokratis dan apolitis untuk mengelola layanan publik sehari-hari. Komite ini akan bekerja hingga terbentuk pemerintahan permanen Palestina yang diakui oleh semua pihak.

Sumber yang dekat dengan tim negosiator mengungkapkan bahwa mediator Mesir sedang menyiapkan pertemuan sebelum akhir pekan mendatang guna menyepakati komposisi komite tersebut.

“Hamas, bersama dengan faksi-faksi lainnya, telah mengajukan 40 nama. Sama sekali tidak ada hak veto atas nama-nama tersebut, dan tidak satu pun dari nama-nama tersebut berasal dari Hamas,” tambah sumber itu.

Langkah Hamas untuk tidak terlibat langsung dalam pemerintahan Gaza pascaperang menunjukkan perubahan signifikan dalam strategi politik kelompok tersebut. Namun, keputusan ini juga menimbulkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana Hamas akan mempertahankan relevansinya dalam dinamika politik Palestina ke depan terutama jika peran administratif dan militer mereka benar-benar dibatasi oleh kesepakatan internasional yang akan datang.