Ntvnews.id, Istanbul – Gerakan Hamas menyatakan telah menerima jaminan dari Amerika Serikat dan para mediator regional bahwa perang Israel di Jalur Gaza telah berakhir sepenuhnya.
“Kami telah menerima jaminan dari saudara-saudara kami, para mediator, dan pemerintah AS, yang semuanya menegaskan bahwa perang telah berakhir sepenuhnya,” ujar Khalil al-Hayya, salah satu pimpinan senior Hamas, dalam sebuah pidato yang direkam sebelumnya, Kamis, 9 Oktober 2025.
Dalam pidato itu, al-Hayya mengumumkan adanya perjanjian gencatan senjata baru dengan Israel serta menguraikan langkah-langkah implementasinya, termasuk penarikan pasukan Israel, pembukaan kembali perlintasan Rafah, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza.
Ia juga menyebut bahwa kesepakatan tersebut mencakup pembebasan besar-besaran tahanan Palestina, yakni 250 orang yang dihukum seumur hidup, 1.700 tahanan yang ditangkap setelah 7 Oktober 2023, serta seluruh tahanan anak-anak dan perempuan.
Baca Juga: Hamas Setujui Akhiri Perang Gaza, Trump: Hari Luar Biasa bagi Dunia Arab dan Israel
Menurut Al-Hayya, Hamas akan terus berkoordinasi dengan berbagai faksi nasional dan Islam di Palestina untuk memastikan pelaksanaan langkah-langkah yang tersisa, menjaga kepentingan rakyat Palestina, dan memperjuangkan pembentukan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota.
Sebelumnya, pada 29 September, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana gencatan senjata 20 poin untuk Gaza, yang mencakup pertukaran tahanan, gencatan senjata permanen, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh Jalur Gaza.
Kesepakatan antara Israel dan Hamas itu pertama kali diumumkan oleh Trump pada Kamis pagi dan kemudian dikonfirmasi oleh pihak Tel Aviv.
Baca Juga: Hamas Serahkan Daftar Tahanan Palestina Untuk Pertukaran Dengan Israel
Tahap lanjutan dari rencana tersebut memuat pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa keterlibatan Hamas, pembentukan pasukan keamanan gabungan dari warga Palestina dan negara-negara Arab serta Islam, serta pelucutan senjata Hamas.
Selain itu, rencana tersebut juga melibatkan pendanaan dari negara-negara Arab dan Islam untuk membangun kembali infrastruktur dan pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang.
(Sumber: Antara)