Banggar DPR Dukung Penguatan Anggaran TNI untuk Capai "Minimum Essential Force"

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna mencapai kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF).

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki kemampuan militer tinggi, alokasi anggaran pertahanan Indonesia masih tergolong rendah.

“Ke depan, kita perkuat kebutuhan anggaran pertahanan, sejalan dengan upaya penyehatan fiskal,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa kekuatan pokok minimum merupakan standar pertahanan minimal yang wajib dimiliki Indonesia agar dapat menjalankan tugas pokok secara efektif serta siap menghadapi berbagai potensi ancaman.

Baca Juga: Ketua Banggar DPR Puji Gaya Koboi Purbaya: Sudah Terbukti Sebulan Ini

Dalam data yang tercatat, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp139,2 triliun setelah dilakukan efisiensi. Sementara untuk tahun 2026, anggaran yang telah disetujui mencapai Rp187,1 triliun.

Said menambahkan bahwa berdasarkan laporan Global Firepower dalam Defense Budget Rank 2025, Indonesia berada di peringkat ke-29 dunia, masih di bawah Singapura yang menempati posisi ke-26.

“Tentu ini belum ideal mendukung MEF karena keterbatasan fiskal kita,” ucap Said.

Menurutnya, untuk mewujudkan MEF TNI, dibutuhkan dukungan yang menyeluruh, mulai dari penguatan organisasi, peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, dukungan anggaran yang memadai, hingga profesionalitas prajurit.

Dari sisi pengembangan organisasi, Said menjelaskan bahwa sejak Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan, telah dibentuk berbagai satuan baru guna memperkuat struktur TNI di seluruh matra.

Baca Juga: Banggar DPR-Pemerintah Setuju Postur Terbaru RAPBN 2026

Beberapa di antaranya yaitu enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodal), tiga Komando Daerah Angkatan Udara (Koopsud), satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus), 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), serta 100 Batalion Teritorial.

Selain itu, terdapat pula rencana pembangunan lima Batalion Infanteri Marinir dan lima Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat untuk memperkuat kesiapan tempur di berbagai wilayah strategis.

Said juga menyoroti perkembangan industri pertahanan nasional, yang disebutnya semakin mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) secara mandiri.

Baca Juga: Banggar DPR Nilai PPN 12% Dukung Program Strategis Prabowo

Indonesia, katanya, memiliki PT PAL Indonesia yang telah mampu memproduksi berbagai jenis kapal perang dan PT Pindad yang mengembangkan tank, senapan tempur, serta artileri berat.

Ia juga menyinggung proyek kerja sama pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 “KAI KF-21 Boramae” antara Indonesia dan Korea Selatan sebagai langkah strategis menuju kemandirian pertahanan udara.

“Intinya, industri pertahanan nasional kita perlukan untuk membangun kemandirian alat pertahanan nasional,” tutur Said.

Lebih jauh, Said menekankan pentingnya profesionalitas prajurit TNI sebagai faktor utama dalam memperkuat pertahanan nasional. Ia mengingatkan bahwa TNI harus tetap netral dari politik praktis, sementara politisi sipil juga tidak boleh melibatkan TNI dalam kepentingan politik.

Menurutnya, profesionalisme berarti para prajurit mampu menunjukkan kemampuan terbaik dalam menjalankan tugas pertahanan negara dengan loyalitas tinggi terhadap Sapta Marga dan nilai-nilai militer.

“TNI dibangun dengan sistem merit yang ketat, prestasi menjadi acuan kenaikan pangkat. Bravo, Dirgahayu Ke-80 TNI. Jadilah patriot bangsa gagah berani,” katanya.

(Sumber : Antara)