Ntvnews.id, Gaza - Pemerintah Palestina menyatakan apresiasi atas hasil pertemuan donor yang dipimpin Norwegia.
Dilansir dari WAFA, Sabtu, 27 September 2025, pertemuan yang berlangsung sehari sebelumnya memperlihatkan adanya dukungan politik dan finansial global untuk Palestina, sekaligus penolakan terhadap kebijakan sepihak Israel yang menahan penerimaan pajak, sebut laporan WAFA.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengumumkan pembentukan Aliansi Darurat Internasional guna menopang pendanaan bagi Otoritas Palestina. Saudi berkomitmen menyumbang 90 juta dolar AS (Rp1,5 triliun), Jerman 30 juta euro (Rp587 miliar), dan Spanyol 50 juta dolar. Negara lain juga dijadwalkan menyalurkan dana tambahan.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa menyerukan kepada negara-negara sahabat agar segera menyalurkan kontribusi sehingga pemerintah dapat menjalankan fungsinya di tengah tekanan blokade finansial Israel. Ia juga menuntut Israel untuk segera melepaskan seluruh penerimaan pajak yang ditahan.
Baca Juga: Palestina Ajukan Permohonan Keanggotaan Penuh BRICS
Dalam pidato lewat panggilan video dari kantornya di Ramallah, Mustafa mengajak para donor mendukung inisiatif Saudi-Norwegia-Spanyol-Prancis. Skema itu dirancang untuk menyediakan paket darurat senilai 200 juta dolar AS per bulan selama enam bulan, demi menjamin layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketahanan rakyat Palestina di tengah konflik.
Mustafa turut memaparkan kondisi kemanusiaan di Gaza serta rencana pemulihan pascaperang. Ia juga memperingatkan tentang ancaman aneksasi Israel di Tepi Barat, meningkatnya kekerasan pemukim, serta aksi pendudukan yang bertujuan melemahkan institusi nasional Palestina. Selain itu, ia menekankan agenda reformasi dan penguatan kelembagaan pemerintah.
Negara-negara peserta pertemuan menegaskan kembali penolakan mereka terhadap tindakan Israel, termasuk penahanan pajak, rencana aneksasi, dan pengusiran warga Palestina. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah reformasi yang diumumkan Presiden Mahmoud Abbas serta upaya rekonsiliasi antara Tepi Barat dan Gaza.