Ramai Eropa di PBB, Jerman Kekeuh Tak Akui Palestina

Ntvnews.id, Berlin - Pemerintah Jerman kembali menegaskan sikapnya bahwa mereka tidak akan memberikan pengakuan terhadap negara Palestina sampai tercapai kesepakatan solusi dua negara melalui perundingan antara Israel dan Palestina.

Pernyataan tersebut muncul menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana Prancis diperkirakan akan menjadi negara terbaru yang mengakui Palestina. Sebelumnya, Australia, Inggris, Kanada, dan Portugal sudah mengambil langkah serupa pada Minggu, 21 September 2025.

Dikutip dari AFP, Selasa, 23 September 2025, pengakuan tersebut bertujuan menambah tekanan terhadap Israel atas kampanyenya di Gaza, yang telah merenggut puluhan ribu nyawa dan meratakan sebagian besar wilayah kantong tersebut.

Baca Juga: Sepuluh Negara Siap Akui Palestina di Sidang Majelis Umum PBB

Pemerintah Israel menilai pengakuan terhadap Palestina sama saja dengan memberi penghargaan kepada Hamas atas serangannya ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang menjadi pemicu perang di Gaza.

Saat dalam perjalanan menuju markas PBB di New York, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menegaskan bahwa "solusi dua negara yang dinegosiasikan adalah jalan yang memungkinkan warga Israel dan Palestina hidup dalam damai, aman, dan bermartabat."

Ia menambahkan, "Bagi Jerman, pengakuan negara Palestina lebih penting di akhir proses. Namun proses ini harus dimulai sekarang."

Baca Juga: Gelombang Negara Eropa Ikuti Inggris, Kanada, dan Australia Akui Palestina

Sebagai negara dengan tanggung jawab historis atas Holocaust, dukungan Jerman terhadap keberadaan Israel telah menjadi pilar utama kebijakan luar negerinya.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Berlin semakin vokal mengkritik operasi militer Israel di Gaza, terutama dampaknya terhadap warga sipil Palestina di tengah memburuknya krisis kemanusiaan. PBB bahkan telah menyatakan adanya bencana kelaparan di sejumlah wilayah pesisir Gaza.

Lebih dari 140 kepala negara dan pemerintahan dijadwalkan hadir di New York pekan ini untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, dengan isu masa depan Palestina dipastikan menjadi agenda utama.