ESDM: 1,4 Juta KL Konsumsi BBM Subsidi Beralih ke Nonsubsidi

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 4 Sep 2025, 09:05
thumbnail-author
Satria Angkasa
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Ilustrasi - SPBU PT Pertamina Patra Niaga. ANTARA/HO-PT Pertamina Patra Niaga. Ilustrasi - SPBU PT Pertamina Patra Niaga. ANTARA/HO-PT Pertamina Patra Niaga. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa terdapat pergeseran konsumsi dari bahan bakar minyak (BBM) subsidi menuju BBM nonsubsidi dengan volume mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).

“Terjadi shifting, yang tadinya dari subsidi Pertalite, itu menjadi (konsumen BBM) non-subsidi. Menurut hitungan kami, shifting itu terjadi sekitar 1,4 juta KL,” ujar Yuliot usai menghadiri Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Yuliot menjelaskan, perubahan pola konsumsi tersebut dipicu oleh kebijakan pembelian Pertalite menggunakan QR code, yang dimaksudkan untuk memastikan agar penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Namun demikian, ia menilai kebijakan itu juga berdampak pada meningkatnya permintaan BBM nonsubsidi dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. “Dari subsidi ke nonsubsidi juga yang menyebabkan ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” kata Yuliot.

Baca Juga: Sidang Pengemudi Rantis Brimob Lindas Ojol Digelar Hari Ini

Pernyataan tersebut merespons kondisi sejumlah SPBU swasta di Jakarta, seperti yang dikelola Shell dan BP-AKR, yang sejak pertengahan Agustus menghentikan penjualan beberapa jenis BBM untuk sementara waktu.

Terkait kelangkaan itu, pemerintah akan segera membahasnya bersama Pertamina dan seluruh pengelola SPBU swasta. “Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera mengumpulkan. Ini segera dirapatkan antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor,” ucap Yuliot.

Lebih lanjut, ia menyebut Kementerian ESDM tengah menyesuaikan kebutuhan impor BBM dari SPBU swasta dengan Pertamina, mengingat hal tersebut berhubungan langsung dengan neraca perdagangan nasional. “Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” kata Yuliot.

(Sumber : Antara)

Tags

x|close