Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membahas persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dialami Shell dan BP. Pembahasan itu akan melibatkan Pertamina serta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta lainnya.
“Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera mengumpulkan. Ini segera dirapatkan antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor,” kata Yuliot usai menghadiri Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.
Menurut Yuliot, Kementerian ESDM berupaya menyesuaikan kebutuhan impor BBM dari SPBU swasta dengan Pertamina, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan Neraca Perdagangan Indonesia. Ia menambahkan, pihaknya sudah mengantongi data mengenai jumlah impor BBM baik dari Pertamina maupun dari setiap SPBU swasta.
“Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” jelasnya.
Baca Juga: Dramatis! Evakuasi Balita Terjebak pada Troli di Pusat Perbelanjaan Jakarta Barat
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah mempersilakan SPBU swasta seperti Shell dan BP untuk membeli BBM langsung dari Pertamina.
Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM telah memberikan tambahan kuota impor BBM bagi SPBU swasta sebesar 10 persen dibandingkan dengan kuota impor pada 2024. Namun, jika SPBU swasta masih mengalami kekurangan pasokan, ia menyarankan agar mereka membeli dari Pertamina, bukan hanya mengandalkan impor.
Ia juga menegaskan bahwa ketersediaan stok BBM Pertamina saat ini masih melimpah dan dapat dimanfaatkan oleh pengelola SPBU swasta.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas kelangkaan sejumlah jenis BBM di jaringan SPBU swasta, khususnya Shell dan BP-AKR di wilayah Jakarta, yang sudah berlangsung sejak pertengahan Agustus dengan jangka waktu yang belum dapat dipastikan.
(Sumber: Antara)