9 Wilayah di NTB Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menginformasikan bahwa sembilan kabupaten dan kota di wilayah tersebut telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Langkah ini diambil menyusul dampak musim kemarau yang kian meluas di berbagai wilayah.

"Kabupaten kota ini melalui bupati dan wali kota masing-masing sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) siaga darurat kekeringan. Kalau sudah mencapai puncak musim kemarau akan ada SK darurat kekeringan," ujar Kepala BPBD NTB, Ahmadi, saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Mataram, Rabu, 13 Agustus 2025.

Ahmadi menyebutkan bahwa seluruh wilayah yang menetapkan status siaga kekeringan tersebut merupakan daerah yang secara rutin terdampak kekeringan tiap kali musim kemarau tiba, kecuali Kota Mataram.

"Jadi karena kondisi wilayah, ada beberapa tempat yang terdampak dan tidak terdampak. Terdampak itu, artinya beberapa kawasan itu mengalami kekurangan pasokan air. Ada kekurangan air untuk irigasi dan ada kekurangan untuk air bersih," katanya menjelaskan.

Dalam menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah setempat telah mulai menyalurkan bantuan air bersih ke daerah yang terdampak, meskipun pendataan jumlah wilayah yang mengalami kekurangan air masih dilakukan.

"Kalau jumlah yang terdampak ini kita masih data ya, tapi biasanya daerah yang terdampak ini berada di wilayah selatan dan merupakan daerah langganan kekeringan. Karena ini tidak bisa ditangani kabupaten/kota sendirian, maka yang terlibat membantu itu multi sektor, termasuk provinsi," lanjutnya.

Menurut Ahmadi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kekeringan akan berlangsung sejak Agustus dan mencapai puncaknya pada bulan September 2025.

"Saat ini kita sudah memasuki pertengahan musim kemarau dan puncak-puncak terjadi di bulan September nanti," ujarnya.

Ia menekankan perlunya upaya jangka panjang dari pemerintah daerah untuk menangani kekeringan secara menyeluruh, terutama dalam penyediaan air bersih dan pengelolaan air permukaan. Salah satu solusi yang diajukan adalah pengembangan jaringan perpipaan air minum ke wilayah-wilayah yang rentan.

"Kalau kami di BPBD ini kan sifatnya pemadam kebakaran saja, ketika mereka (pemda) sudah tidak berbuat, ya kami yang maju untuk menangani," tegas Ahmadi.

Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata jika memiliki kapasitas anggaran untuk memperluas jaringan perpipaan, agar bisa langsung difungsikan saat kemarau datang.

"Kami harapkan percepatan penanganan permanen," pungkasnya.

Sementara itu, BMKG sebelumnya melaporkan bahwa lima kabupaten di NTB juga telah memasuki status siaga kekeringan karena pengaruh musim kemarau yang melanda seluruh provinsi.

"Seluruh wilayah NTB sudah berada pada periode musim kemarau. Masyarakat perlu mewaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi kekeringan dan bencana kebakaran hutan dan lahan," jelas Afriyas Ulfah, prakirawan dari Stasiun Klimatologi NTB BMKG, dalam laporan yang dikutip dari Mataram pada Senin 4 Agustus 2025.

Wilayah-wilayah yang dilaporkan BMKG mengalami siaga kekeringan mencakup,Kabupaten Dompu: Kecamatan Kilo dan Pajo,Kabupaten Bima: Kecamatan Lambitu, Lambu, Sape, dan Soromandi,Kabupaten Lombok Timur: Kecamatan Sambelia,Kabupaten Sumbawa: Kecamatan Labuhan Badas, Moyo Utara, Rhee, Sumbawa, serta Jereweh.

(Sumber: Antara)