Menteri Transmigrasi: Usulan Penundaan Investasi di Rempang Hanya Berlaku di Wilayah Tertentu

Ntvnews.id, Tanjungpinang - Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa usulan penundaan investasi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), hanya diberlakukan pada area-area tertentu yang masih mengalami resistensi atau penolakan dari masyarakat.

“Perlu saya sampaikan bahwa usulan penundaan investasi itu tidak untuk wilayah Rempang secara keseluruhan, tetapi pada lokasi tertentu, seperti di kawasan Sembulang,” ujar Menteri Iftitah setelah melepas mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kepri, pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Ia menjelaskan bahwa pada wilayah yang masih menunjukkan penolakan dari masyarakat, diperlukan pendekatan lanjutan melalui dialog dan diskusi guna memberikan pemahaman mengenai apa itu investasi dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar.

Baca Juga: Tarif AS Berlaku 7 Agustus, Pertamina Tunggu Regulasi Terkait Impor Minyak

“Sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat, mereka maunya seperti apa,” tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Iftitah justru memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan investasi di sejumlah titik lain di Pulau Rempang, di mana masyarakat sudah menunjukkan keterbukaan. Ia menilai bahwa pelaksanaan investasi di lokasi-lokasi tersebut perlu segera dimulai agar masyarakat dapat melihat secara langsung manfaat positifnya, seperti penciptaan lapangan pekerjaan.

Karena itu, ia juga meminta bantuan dari para mahasiswa KKN Umrah yang ditugaskan secara khusus ke Pulau Rempang untuk memberikan pendampingan dan membantu meningkatkan kapasitas masyarakat lokal. Menurutnya, salah satu kekhawatiran masyarakat terhadap investasi adalah rasa takut akan terpinggirkan.

“Mahasiswa diharapkan mampu memberdayakan penduduk lokal, sehingga ketika ada investasi masuk, mereka bisa langsung terserap lapangan kerja oleh industri,” katanya.

Baca Juga: Kejaksaan Kembalikan Ipad dan Macbook Tom Lembong

Lebih lanjut, Menteri Iftitah berharap para mahasiswa KKN Umrah dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, khususnya terkait investasi di Pulau Rempang. Ia menginginkan agar mahasiswa menggunakan bahasa yang membumi dan solutif dalam menyampaikan informasi tersebut.

Para mahasiswa KKN juga diharapkan dapat menjaga suasana yang kondusif, menciptakan ruang dialog, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan.

“Intinya, dalam konteks investasi atau pembangunan, transmigrasi bisa menjadi jembatan yang baik antara kepentingan bangsa, negara, serta rakyat,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Iftitah secara simbolis melepas sebanyak 1.284 mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) untuk melaksanakan program KKN 2025 di tiga wilayah di Kepulauan Riau, yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kota Batam. Kegiatan tersebut akan berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2025.

Baca Juga: Chery Jadi Produsen Mobil China Pertama Ekspor 5 Juta Unit

(Sumber: Antara)