Sidang Pemakzulan Wapres Filipina Ditunda, Kenapa?

Ntvnews.id, Manila - Mahkamah Agung Filipina memutuskan untuk menunda proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Senat dalam waktu dekat.

Dilansir dari AFP, Senin, 28 Juli 2025, Mahkamah Agung menilai bahwa rencana sidang tersebut bertentangan dengan konstitusi negara, yang melarang pelaksanaan lebih dari satu proses pemakzulan dalam jangka waktu satu tahun.

“Mahkamah Agung menetapkan bahwa pemakzulan yang diajukan DPR terhadap Wakil Presiden Sara Duterte melanggar aturan satu tahun, dan prinsip due process atau proses hukum yang adil harus berlaku di setiap tahap pemakzulan,” ujar Camille Ting, juru bicara Mahkamah Agung Filipina.

Baca Juga: Vietnam ke Final Piala AFF Usai Libas Filipina 2-1

"Ada waktu dan cara yang benar untuk melakukan sesuatu secara tepat," lanjut Ting kepada para jurnalis.

“Itulah esensi dari keadilan dan proses hukum yang adil, termasuk dalam hal pemakzulan,” tambahnya.

Sebelumnya, DPR Filipina mengajukan dakwaan terhadap Sara Duterte, yang merupakan putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte, pada awal Februari lalu. Dakwaan itu meliputi tuduhan suap, korupsi, serta dugaan keterlibatan dalam upaya pembunuhan terhadap mantan sekutunya, Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Baca Juga: Pertamina NRE Gandeng Perusahaan EBT Filipina Untuk Investasi di Indonesia Melalui Kepemilikan Saham

Jika proses pemakzulan berlanjut dan berhasil mendapatkan dukungan dua pertiga dari 24 anggota Senat, maka Sara Duterte akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dan dilarang secara permanen untuk menduduki jabatan publik.

Keputusan Mahkamah Agung yang diumumkan pada Jumat, 25 Juli 2025 merupakan tanggapan atas petisi yang diajukan oleh tim hukum Sara Duterte sejak Februari lalu. Petisi tersebut meminta dikeluarkannya perintah penangguhan sementara guna menghentikan proses tertentu dalam kasus pemakzulan tersebut.

Dalam petisi itu disebutkan bahwa tiga tuntutan yang telah diajukan dan disetujui di tingkat komite DPR terhadap Sara Duterte telah dianggap sebagai bagian dari satu proses pemakzulan. Oleh karena itu, adanya beberapa langkah pemakzulan dalam waktu kurang dari satu tahun dianggap bertentangan dengan konstitusi Filipina.