Rano Karno (Pemprov DKI)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Wakil Gubernur Rano Karno memaparkan sejumlah program prioritas yang diusung dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025.
Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah sekolah swasta gratis bagi warga Jakarta. Rano Karno mengungkapkan, Pemprov DKI saat ini sedang menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan program pendidikan gratis di 40 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.
Selain pendidikan, Pemprov DKI juga memperhatikan peningkatan tunjangan operasional bagi RT/RW dan dasawisma. Namun, Rano menegaskan bahwa kenaikan tersebut tetap akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara tepat sasaran melalui pengawasan ketat.
Untuk mengurai kemacetan Jakarta, Pemprov DKI menjalankan strategi "push and pull" dengan mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), meningkatkan sarana transportasi umum massal, serta mendorong pemanfaatan park and ride.
Selain itu, layanan transportasi laut antarpulau di Kepulauan Seribu juga diperkuat dengan menambah armada kapal feeder, kapal wisata, hingga kapal sekolah.
Baca Juga: Rano Karno Hadiri Peluncuran Koperasi Kelurahan Merah Putih, Dorong Kemandirian Ekonomi Lokal
“Terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, Pemprov DKI terus mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), menyediakan sarana transportasi umum massal, serta mendorong pemanfaatan fasilitas park and ride,” ujarnya saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Senin (21/7).
Dalam mengatasi banjir dan rob, Pemprov DKI Jakarta tetap fokus pada penguatan infrastruktur. Langkah-langkah yang dilakukan di antaranya peningkatan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah dan normalisasi dan pengerukan sedimen dan pengurasan saluran drainase.
Selanjutnya, melanjutkan pembangunan tanggul pantai Fase A dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan pembangunan waduk, situ, dan embung di lokasi strategis sebagai pengendali banjir dan sumber air baku.
Untuk mendukung rencana pembangunan, Pemprov DKI Jakarta mengedepankan pendekatan realistis dalam menetapkan target pendapatan daerah. Upaya optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) juga dilakukan guna mendongkrak pendapatan daerah.
elanja daerah juga dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, peningkatan layanan kesehatan, pendirian 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih, pengelolaan sampah, penanganan stunting, serta pelestarian budaya Betawi.
“Dalam hal penyertaan modal daerah (PMD), kami pastikan agar PMD dapat memberikan manfaat ekonomi, serta mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan BUMD dalam membangun Jakarta,” pungkas Rano Karno.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
