Hasan Nasbi Batal Mundur, Ini Respons Ketua DPR

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani merespons soal Hasan Nasbi yang batal mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Menurut Puan, keputusan Hasan Nasbi untuk kembali memimpin sebagai Kepala PCO merupakan hak prerogatif dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan tersebut itu prerogatif presiden. Jadi, siapa yang akan menjadi pembantu presiden, siapa yang akan membantu presiden itu prerogatif presiden,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.

Puan mengatakan, dengan hak yang dimiliki itu, maka Prabowo memiliki wewenang untuk memutuskan sosok yang duduk di kabinetnya maupun mengeluarkan sosok tertentu dari kabinetnya.

“Kalau kemudian ada seseorang yang kemudian meminta mundur, namun tidak disetujui, atau kemudian ada seseorang yang diminta untuk membantu presiden apapun kriterianya yaitu prerogatif presiden,” tuturnya.

Sebelumnya, pada 29 April 2025 lalu Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka sambil memperlihatkan tayangan hari terakhir dia berkantor sebagai Kepala PCO pada tanggal 21 April 2025.

Walau begitu, pada Selasa, 6 Mei 2025, Hasan Nasbi mengaku telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan diminta untuk melanjutkan perannya memimpin lembaga tersebut.

"Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya," ujar Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta.

Dia menyatakan kesediaannya menjabat kembali sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan karena loyalitasnya kepada Presiden Prabowo.

Dia juga menjelaskan bahwa keputusannya saat itu untuk mundur sebagai Kepala PCO karena terdapat beberapa hal yang tidak dapat diatasinya.

Di sisi lain, dia menyadari batas kemampuannya dalam menangani persoalan tersebut. Namun, Hasan enggan menjelaskan lebih perinci mengenai persoalan itu.

Walau demikian, kata dia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya telah menyatakan kesediaan untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapinya sebelumnya.