HAM Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas, Menjemput Hak hingga ke Pintu Rumah Warga

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 22 Nov 2026, 06:30
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Penggerak HAM di tingkat kelurahan Penggerak HAM di tingkat kelurahan (Kementerian HAM)

Ntvnews.id, Jakarta - Hak asasi manusia (HAM) sering kali terdengar sebagai istilah besar yang lekat dengan konstitusi, undang-undang, dan ruang perdebatan para pejabat. Padahal, maknanya justru paling dekat dengan kehidupan sehari-hari: seorang anak yang memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, penyandang disabilitas yang bisa mengakses pelayanan publik, hingga warga yang mendapatkan perlindungan ketika haknya dilanggar.

Meniliki publikasi Kementerian Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa ada kisah di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, upaya mendekatkan nilai-nilai tersebut mulai terlihat melalui kehadiran Penggerak HAM. Salah satunya Fenny Clara, yang berkolaborasi dengan aparatur kelurahan dalam membantu pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan masyarakat.

Kehadirannya mendapat apresiasi dari Lurah Tanjung Rejo. Program tersebut dinilai membantu pekerjaan kelurahan sekaligus membangun kolaborasi dalam memperkenalkan nilai-nilai HAM di lingkungan masyarakat. Pemerintah kelurahan juga berharap program Desa Sadar HAM dapat terus berlanjut dan jangkauan Penggerak HAM diperluas.

Cerita dari Tanjung Rejo memperlihatkan bahwa penguatan HAM tidak selalu harus dimulai dari persoalan besar. Kesadaran untuk menghormati hak orang lain, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, dan membantu masyarakat memahami haknya dapat tumbuh dari lingkungan pemerintahan paling dekat dengan warga.

Hal itu menjadi salah satu pendekatan yang dikembangkan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) melalui penguatan kapasitas masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha.

Dalam kunjungan pada 20 November 2026, Direktur Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha, Gianto, bersama Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sumatera Utara dan Wilayah Kerja Kepulauan Riau, Flora Nainggolan, membahas pelaksanaan program sekaligus mengevaluasi tantangan di lapangan.

Hingga November 2026, program penguatan kapasitas HAM yang dilaksanakan KemenHAM Sumatera Utara telah menjangkau 52.252 orang, 314 komunitas, dan 310 pelaku usaha di wilayah Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pendidikan HAM mulai menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan ini juga penting karena penghormatan terhadap hak seseorang tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur negara, tetapi membutuhkan keterlibatan komunitas dan dunia usaha.

Baca Juga: Kemlu RI Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Asasi di Tengah Sorotan PBB

Namun, besarnya jumlah penerima program belum dengan sendirinya membuktikan bahwa persoalan HAM telah terselesaikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengetahuan yang diberikan berubah menjadi perilaku, pelayanan, dan kebijakan yang tidak diskriminatif.

Dengan kata lain, keberhasilan pendidikan HAM tidak cukup diukur dari berapa banyak orang yang mengikuti sosialisasi, melainkan juga dari seberapa jauh masyarakat mampu mengenali, menghormati, dan memperjuangkan haknya.

Dari komitmen konstitusi menuju pelayanan nyata

Kewajiban negara dalam memastikan HAM sesungguhnya telah memiliki landasan kuat. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Mandat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara tidak cukup hanya mengakui keberadaan hak warga, tetapi juga wajib menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pembentukan Kementerian HAM sebagai kementerian tersendiri melalui Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 menjadi salah satu perkembangan penting dalam tata kelola HAM nasional. Pemisahan urusan HAM dari Kementerian Hukum dan HAM memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih memusatkan perhatian pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tersebut.

Dalam praktiknya, mandat itu mencakup lima aspek yang dikenal sebagai penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM atau P5HAM.

Penghormatan mengharuskan negara tidak melakukan tindakan yang melanggar hak warga. Pelindungan menuntut adanya langkah untuk mencegah pelanggaran, termasuk yang dilakukan pihak lain. Sementara itu, pemenuhan mengharuskan pemerintah mengambil tindakan nyata agar masyarakat dapat menikmati hak dasarnya.

Adapun penegakan berkaitan dengan pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran, sedangkan pemajuan dilakukan melalui pendidikan, peningkatan kesadaran, dan pembentukan budaya yang menghormati HAM.

Lima aspek tersebut menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak bisa dipisahkan dari kebijakan publik. Hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, kebebasan berpendapat, hingga rasa aman membutuhkan kehadiran negara dalam bentuk pelayanan yang dapat diakses seluruh masyarakat.

Karena itu, kebijakan berbasis HAM semestinya tidak hanya menjadi urusan kementerian yang secara khusus menangani bidang tersebut. Prinsip HAM juga harus masuk dalam kebijakan kementerian lain, pemerintah daerah, hingga penyelenggara pelayanan publik.

Ada kemajuan, tetapi pekerjaan rumah belum selesai

Laporan Kinerja Kementerian HAM Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai upaya pemerintah membangun sistem perlindungan HAM yang lebih terukur.

Salah satu capaian yang menonjol terlihat dari pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Sepanjang 2025, KemenHAM mencatat 510 layanan pengaduan telah ditindaklanjuti, melampaui target awal sebanyak 288 layanan.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan jangkauan dan respons pelayanan terhadap masyarakat yang menyampaikan persoalan HAM.

Di sisi lain, pengukuran Indeks HAM Indonesia juga memperlihatkan capaian yang belum merata. Pada dimensi hak sipil dan politik, realisasi indeks mencapai 2,33 dari skala 4, masih di bawah target 2,65. Sementara dimensi ekonomi, sosial, dan budaya mencapai 2,75 dari target 2,85.

Jika dikonversi ke skala 100, capaian masing-masing dimensi tersebut sebesar 58,28 dan 68,96. Artinya, pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya relatif lebih dekat dengan target dibandingkan dimensi sipil dan politik.

Laporan tersebut juga mengakui bahwa implementasi pada dimensi sipil dan politik masih membutuhkan penguatan, terutama dalam konsistensi penerapan kebijakan dan efektivitas penegakan di lapangan.

Angka-angka itu penting dibaca secara proporsional. Capaian administratif yang melampaui target belum tentu menggambarkan seluruh persoalan HAM telah teratasi. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti, misalnya, tidak otomatis berarti seluruh hak pelapor telah dipulihkan.

Bahkan, laporan kinerja KemenHAM mencatat sejumlah indikator yang belum dapat diukur pada 2025. Salah satunya persentase korban pelanggaran HAM yang memperoleh pemulihan hak. Pada periode tersebut, pemerintah masih berfokus pada pemetaan korban dan penyusunan metode verifikasi bagi mereka yang akan mendapatkan pemulihan.

Kondisi ini menjadi catatan penting. Sebab, bagi seseorang yang mengalami pelanggaran HAM, kehadiran negara tidak berhenti ketika laporan diterima atau diteruskan kepada instansi terkait. Ada kebutuhan yang lebih mendasar, yakni kepastian penanganan, pertanggungjawaban, dan pemulihan atas hak yang telah hilang.

Di sinilah ukuran keberhasilan kebijakan HAM perlu terus diperluas. Bukan semata-mata berapa banyak program dijalankan atau laporan ditindaklanjuti, melainkan apakah masyarakat benar-benar merasakan perubahan setelah negara hadir.

Menyelesaikan luka masa lalu, bukan sekadar menyusun peta jalan

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan <b>(Dokumentasi)</b> Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan (Dokumentasi)

Pekerjaan rumah yang tidak kalah besar adalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Persoalan ini menjadi salah satu ujian penting bagi komitmen negara, terutama dalam memberikan keadilan dan memulihkan hak para korban.

Pada 15 Desember 2025, KemenHAM meluncurkan dan memublikasikan Peta Jalan Menuju Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Penyusunan dokumen tersebut menjadi upaya pemerintah mencari pendekatan penyelesaian yang lebih terarah setelah berbagai proses sebelumnya belum menghasilkan penyelesaian final.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menggambarkan kompleksitas penyelesaian kasus-kasus tersebut seperti berada dalam sebuah labirin.

“Kasus pelanggaran HAM yang berat ibarat berada dalam sebuah labirin. Berbagai upaya telah dilakukan, namun jalan keluar yang final belum juga ditemukan,” ujarnya.

Menurut Munafrizal, Indonesia sebelumnya telah menempuh mekanisme yudisial. Namun, dalam praktiknya, proses tersebut menghadapi kendala serius dalam pembuktian sehingga tidak ada pelaku yang dijatuhi hukuman.

Peta jalan tersebut kemudian disusun melalui penghimpunan pandangan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kejaksaan Agung, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Mahkamah Agung, pemerintah daerah, korban, serta para pakar.

Tenaga Ahli Menteri HAM, Ifdhal Kasim, mengapresiasi penyusunan dokumen tersebut karena dinilai menunjukkan kemauan politik pemerintah untuk melanjutkan penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non-yudisial.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri HAM lainnya, Amiruddin Al Rahab, memandang peta jalan tersebut sebagai ruang untuk menaruh harapan terhadap penyelesaian persoalan yang telah berlangsung lama.

Bagi korban dan keluarga, harapan tersebut tentu harus diterjemahkan menjadi tindakan yang dapat dirasakan. Pemulihan tidak cukup berhenti dalam dokumen perencanaan, tetapi perlu diwujudkan melalui mekanisme yang jelas, pendataan yang akurat, serta kepastian tindak lanjut.

Laporan Kinerja KemenHAM Tahun 2025 mencatat target penyusunan satu dokumen peta jalan telah tercapai. Namun, indikator persentase korban pelanggaran HAM berat yang memperoleh pemulihan hak belum dapat diukur karena proses pemetaan dan verifikasi masih berlangsung.

Dengan demikian, peluncuran peta jalan merupakan langkah awal, bukan penanda bahwa persoalan pelanggaran HAM berat telah selesai.

Tantangan selanjutnya adalah memastikan koordinasi lintas lembaga menghasilkan pemulihan yang konkret. Sebab, penyelesaian kasus-kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebijakan KemenHAM, tetapi juga melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penuntutan, perlindungan saksi dan korban, serta proses peradilan.

Menjaga agar HAM tidak berhenti sebagai program

Kompleksitas tersebut memperlihatkan bahwa penegakan HAM membutuhkan kerja bersama. KemenHAM memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, memberikan pelayanan, membangun koordinasi, dan mengawasi kepatuhan HAM. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga lain sesuai kewenangannya.

Kajian Radit Febri Kurniawan, Alfiansyah Syahrul Ramadhan, dan Hafidza Zia dalam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Volume 4 Nomor 5 Tahun 2026 turut menyoroti persoalan implementasi kebijakan P5HAM.

Kajian tersebut menyimpulkan bahwa KemenHAM telah membangun instrumen kelembagaan melalui penguatan regulasi, mekanisme pengaduan, koordinasi pemenuhan hak, dan pendidikan HAM. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor, konsistensi tindak lanjut, pemerataan pemenuhan hak, serta pengukuran dampak terhadap masyarakat.

Para peneliti menilai kebijakan KemenHAM telah menunjukkan arah positif, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan perubahan substantif.

Baca Juga: Natalius Pigai Sebut Penolakan MBG Sama dengan Menentang Hak Asasi

Artinya, keberhasilan kebijakan tidak cukup dilihat dari terbentuknya lembaga, tersusunnya regulasi, atau banyaknya kegiatan sosialisasi. Pemerintah juga perlu memastikan setiap kebijakan memberikan dampak yang dapat diukur dan dirasakan oleh pemegang hak.

Catatan tersebut relevan dengan perluasan program penguatan HAM di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Jangkauan puluhan ribu masyarakat merupakan modal penting untuk membangun kesadaran HAM. Akan tetapi, keberlanjutan program, kualitas pendampingan, serta evaluasi terhadap perubahan perilaku masyarakat harus menjadi perhatian berikutnya.

KemenHAM juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar nilai-nilai HAM benar-benar terintegrasi dalam pelayanan publik. Dengan begitu, warga tidak hanya mengetahui bahwa mereka memiliki hak, tetapi juga memiliki akses untuk memperjuangkan hak tersebut ketika menghadapi diskriminasi atau ketidakadilan.

Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, masyarakat di wilayah terpencil, dan kelompok marginal lainnya. Kesetaraan dalam HAM bukan berarti semua orang mendapatkan perlakuan yang seragam, melainkan setiap orang memperoleh perlindungan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing.

Pada akhirnya, tema HAM Hadir untuk Semua seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperluas jangkauan program pemerintah. Lebih dari itu, tema tersebut merupakan pengingat bahwa tidak boleh ada warga yang tertinggal dalam memperoleh perlindungan dan pemenuhan haknya.

Kehadiran Penggerak HAM di kelurahan, layanan pengaduan masyarakat, penguatan kapasitas komunitas, hingga peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat merupakan bagian dari ikhtiar membangun sistem perlindungan yang lebih menyeluruh.

Namun, komitmen negara baru benar-benar bermakna ketika seorang warga memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi, kelompok rentan tidak lagi kesulitan mengakses haknya, dan korban pelanggaran HAM mendapatkan kepastian pemulihan.

Sebab, HAM bukanlah pemberian pemerintah yang dapat diberikan atau dicabut sewaktu-waktu. HAM melekat pada setiap manusia. Tugas negara adalah memastikan hak tersebut dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan tanpa terkecuali.

Dan ukuran paling sederhana dari keberhasilan negara bukanlah seberapa banyak kebijakan yang telah dibuat, melainkan seberapa banyak kehidupan masyarakat yang berubah karena hak-haknya benar-benar terpenuhi.