Polisi Tangkap 5 Tersangka TPPO Modus Pengiriman Pekerja Migran ke Arab Saudi

Ntvnews.id, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural ke Arab Saudi.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan sekaligus menahan lima orang tersangka yang diduga terlibat dalam proses perekrutan hingga pemberangkatan korban. Kasus ini menjadi perhatian karena salah satu korban dilaporkan meninggal dunia saat berada di Arab Saudi.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, pengungkapan perkara pertama didasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/102/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Maret 2026.

"Perkara ini bermula pada tahun 2024 ketika korban berinisial M ditawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi dengan iming-iming gaji sebesar 1.200 riyal," kata Yolanda dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Yolanda, korban kemudian direkrut dan menjalani proses pemberangkatan melalui sejumlah pihak. Rantai perekrutan tersebut melibatkan perekrut lapangan, sponsor, hingga perusahaan yang mengurus dokumen perjalanan dan visa.

Korban akhirnya diberangkatkan ke Arab Saudi pada 11 Agustus 2024. Namun, sekitar November 2025, korban sempat menghubungi keluarganya dan menyampaikan kondisi kesehatannya terganggu serta keinginannya untuk kembali ke Indonesia.

Berdasarkan hasil penyidikan, korban diduga mengalami tekanan dan ancaman apabila menolak melanjutkan pekerjaan yang dijalaninya di negara tersebut.

Situasi kian memprihatinkan ketika pada Februari 2026 pihak keluarga menerima kabar bahwa korban telah meninggal dunia di Arab Saudi. Jenazah korban selanjutnya dipulangkan ke Indonesia.

Dari hasil penyidikan, Bareskrim Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka dan telah melakukan penahanan.

Tersangka pertama berinisial M, seorang perempuan, diduga berperan sebagai perekrut lapangan. Dia menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi kepada korban sebelum menyerahkannya kepada pihak sponsor.

Tersangka kedua berinisial AS, perempuan, bertindak sebagai sponsor yang mengurus proses perekrutan dan keberangkatan korban serta berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

Baca Juga: 194 Atlet Padel Junior Asia Berkompetisi di Jakarta, Imigrasi Siapkan Kemudahan Pengajuan Visa

Selanjutnya, tersangka N, laki-laki, juga berperan sebagai sponsor. Dia diduga membantu pengurusan dokumen, perjalanan, hingga proses pemberangkatan korban ke Arab Saudi.

Tersangka keempat berinisial R, perempuan, merupakan komisaris PT Alpan Nusantara Perdana. Perannya berkaitan dengan koordinasi pengurusan Enjaz, proses biometrik atau pengambilan sidik jari, serta penerbitan visa korban melalui perusahaan.

Sementara itu, tersangka kelima berinisial AN, laki-laki, menjabat sebagai direktur utama PT Alpan Nusantara Perdana. Dia diduga terlibat dalam pengurusan visa, termasuk pemrosesan data paspor korban melalui sistem Enjaz.

Dalam pengungkapan kasus TPPO ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan proses perekrutan dan pemberangkatan korban.

Barang bukti tersebut meliputi enam unit telepon genggam, dua unit CPU, dokumen paspor, kartu keluarga, dokumen pemberangkatan, serta sejumlah dokumen transaksi keuangan.

Baca Juga: Imigrasi Amankan 11 WNA Diduga Langgar Aturan Keimigrasian di Jakbar

Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Yolanda menegaskan, praktik penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal merupakan persoalan serius karena dapat membuat korban kehilangan perlindungan hukum dan rentan mengalami eksploitasi.

"Perkara ini menjadi perhatian serius karena penempatan pekerja migran secara non-prosedural dapat menempatkan seseorang dalam situasi kerja yang tidak terlindungi, rentan terhadap tekanan dan eksploitasi, bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa," katanya.