Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan seluruh rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang terdampak bencana di wilayah Sumatera kini telah kembali beroperasi.
Pemulihan fasilitas kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Untuk layanan kesehatan, ada 87 rumah sakit yang terdampak. Semuanya 100 persen sudah beroperasi. Terima kasih kepada Pak Menkes," kata Tito setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Selain rumah sakit, pemerintah juga telah memulihkan 867 puskesmas yang sebelumnya terdampak bencana. Seluruh fasilitas tersebut kini sudah kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kemudian untuk puskesmas, ada 867. Bisa bayangkan 100 persen sudah beroperasi semua," ucapnya.
Sementara itu, pemulihan puskesmas pembantu (pustu) di Aceh dan Sumatera Barat telah mencapai 100 persen. Adapun di Sumatera Utara, masih ada enam pustu yang belum dapat beroperasi dari total 953 fasilitas terdampak.
Tito menjelaskan, keenam pustu tersebut belum berfungsi karena akses jalan menuju lokasinya masih terputus akibat longsor.
Baca Juga: Besok Ada Demo, Pramono Pastikan Sekolah Tetap Masuk: Tak Ada PJJ
"Ini yang sedang diupayakan oleh Bapak Menkes. Didukung oleh TNI, didukung oleh Bapak Menteri PU, supaya jalannya bisa dibuka. Setelah itu dibangunkan puskesmas pembantunya," ujar Tito.
Di samping pemulihan sektor kesehatan, pemerintah juga berupaya mengembalikan fungsi pemerintahan daerah agar pelayanan publik dapat berjalan normal. Tito menyebut seluruh pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota pada wilayah terdampak telah kembali beroperasi.
Meski demikian, sejumlah kantor pemerintahan desa dan kelurahan di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat masih menjalani proses pemulihan.
Tito mencontohkan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu daerah yang mengalami dampak cukup berat terhadap aktivitas pemerintahan. Saat bencana terjadi, kegiatan pemerintahan di kabupaten tersebut sempat tidak berjalan.
Pemulihan dilakukan melalui koordinasi dan kerja bersama sejumlah kementerian serta lembaga, antara lain Polri, TNI, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Yang paling berat waktu itu adalah Aceh Tamiang. Pemerintahan ini sama sekali enggak jalan, kabupaten. Sehingga setelah kita keroyok, ramai-ramai, Polri, TNI, IPDN, PU, Kementerian Kesehatan seluruhnya, BNPB, semua bekerja," katanya.
Rapat terbatas bersama Presiden Prabowo tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Kristomei Sianturi, serta Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Sejumlah pejabat lainnya yang mengikuti rapat yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (NTVnews)