Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyerahkan keputusan terkait rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebutuhan operasional tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan industri perkeretaapian dalam negeri.
"Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi, tentu juga kan harus memperhatikan industri dalam negeri kita," ujar Dudy kepada wartawan setelah mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 November 2026 malam.
Menurut Dudy, berbagai pertimbangan mengenai rencana pemenuhan kebutuhan kereta tersebut dapat dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
Ia menyebut setidaknya terdapat delapan rangkaian KRL yang perlu segera dipenuhi untuk menunjang kebutuhan layanan transportasi masyarakat.
Dudy berharap PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dapat memenuhi kebutuhan tersebut dalam waktu dekat. Adapun sisa pesanan sebanyak delapan rangkaian kereta ditargetkan tiba pada 2027.
Baca Juga: KAI Batalkan Impor KRL Bekas dari Jepang, 23 Trainset Baru Disiapkan
"KAI harus melihat mana yang lebih cepat dan mana yang yang terbaik buat KAI. Tapi, yang paling penting bahwa kereta-kereta itu harus apa, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan sebuah layanan yang dengan kereta-kereta yang yang baik, yang bagus," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyatakan pemerintah tidak melanjutkan rencana impor KRL bekas dari Jepang.
"Nggak ada, kita nggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," ujar Bobby di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Bobby mengatakan pemerintah akan memprioritaskan industri perkeretaapian nasional untuk memenuhi kebutuhan rangkaian KRL. Dalam hal ini, PT INKA menjadi salah satu perusahaan yang disiapkan sebagai pemasok kereta baru.
Meski mengutamakan produksi dalam negeri, Bobby menyebut peluang kerja sama dengan perusahaan asing tetap terbuka.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi (NTVnews)