Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, perusahaan swasta tetap dapat melakukan pengadaan migas sesuai mekanisme yang berlaku. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah mengubah cara Indonesia membeli minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) dari luar negeri.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, pengadaan yang selama ini bertumpu pada tender antarbadan usaha kini dilakukan lewat kerja sama langsung antarpemerintah (government-to-government/G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).
Dalam skema baru, negara yang bernegosiasi langsung dengan negara pemasok. Pengadaan dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah, lalu Pertamina membeli dari BLU.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, perusahaan swasta tetap dapat melakukan pengadaan migas sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kalau swasta enggak dong, harusnya. Kalau swasta itu urusan mereka," kata Bahlil, Rabu 28 Oktober 2026.
Baca Juga: Menko Bahlil: Rencana Impor Minyak 30 Juta Barel dari UEA Masih Penjajakan
Bahlil menjelaskan, mekanisme baru tersebut akan diterapkan untuk pengadaan yang dilakukan Pertamina, termasuk penugasan tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
"Selama ini dilakukan pengadaan oleh Pertamina itu lewat Lemigas. Tetapi beberapa penugasan nanti dalam rangka menguasai hajat hidup orang banyak, itu bisa lewat Lemigas," lanjutnya.
Sebelumnya, Bahlil menyebut skema baru ini penting karena sebagian kebutuhan energi nasional masih dipenuhi dari impor. Crude masih diimpor, meski tidak lagi dari Timur Tengah. Sekitar 80 persen kebutuhan LPG juga masih diimpor dari Amerika Serikat.
Indonesia sudah tidak mengimpor solar, tetapi masih mengimpor bensin RON 90 (Pertalite) serta sebagian bensin RON 92, RON 95, dan RON 98.
"Dengan perpres ini, alhamdulillah, saya dengan Dirut Pertamina, Pak Simon, dan Dirut Patra Niaga, Pak Ega, akan lebih leluasa untuk mencari negara-negara mana saja yang bisa kita kembangkan," ungkap Bahlil pada Senin 26 Oktober 2026.
Baca Juga: Bahlil Setuju Ekspor LNG ke BP-Shell Singapura di Tengah Pemangkasan Gas
Sebagai langkah lanjutan, Bahlil dijadwalkan berangkat ke sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk memperoleh kepastian pasokan.
Pemerintah juga menugaskannya mencari kontrak pasokan jangka panjang. Dengan pengadaan yang dikendalikan negara, pemerintah berharap pasokan crude, BBM, dan LPG bagi masyarakat dan industri lebih terjamin di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
