Selain Presiden Prabowo, 35 Pemimpin Dunia Ternyata Pernah Disadap

Ntvnews.id, Jakarta - Skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan kembali pada operasi intelijen Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah pemimpin dunia. Pada 2013, terungkap bahwa Badan Keamanan Nasional AS (NSA) pernah mengumpulkan nomor telepon milik 35 pemimpin dunia untuk kepentingan pemantauan komunikasi.

Informasi tersebut terungkap setelah Edward Snowden, mantan kontraktor intelijen AS, membocorkan dokumen rahasia NSA kepada media. Salah satu dokumen memperlihatkan bahwa badan intelijen AS memanfaatkan jaringan pejabat pemerintah untuk memperoleh informasi kontak para pemimpin negara asing.

Dilansir dari The Guardian, Jumat (25/10/2013), dokumen tersebut merupakan memo internal NSA yang disusun pada Oktober 2006, ketika AS masih berada di bawah pemerintahan Presiden George W Bush.

Dalam memo berjudul Customers Can Help SID Obtain Targetable Phone Numbers itu, NSA menjelaskan cara pejabat pemerintah membantu mengumpulkan nomor telepon yang dapat dijadikan sasaran operasi intelijen.

Salah satu pejabat AS yang tidak disebutkan identitasnya bahkan pernah menyerahkan sekitar 200 nomor telepon kepada NSA. Kontak tersebut berkaitan dengan 35 pemimpin dunia.

"Dalam satu kasus baru-baru ini, seorang pejabat AS memberikan kepada NSA 200 nomor telepon milik 35 pemimpin dunia," demikian isi memo tersebut.

Dari ratusan nomor yang diterima, NSA menemukan 43 nomor telepon yang sebelumnya belum diketahui oleh badan intelijen tersebut. Informasi itu kemudian dimasukkan ke dalam sistem pengawasan.

Namun, dokumen Snowden tidak memuat nama maupun asal negara dari 35 pemimpin dunia yang menjadi sasaran pemantauan. Dengan demikian, identitas seluruh tokoh tersebut hingga kini tidak dapat dipastikan berdasarkan dokumen itu.

Baca Juga: Viral Lagi Megawati Pernah Minta Listyo Sigit Insaf, Kini Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo

NSA manfaatkan jaringan pejabat pemerintah

Pengumpulan nomor telepon para pemimpin dunia bukan semata-mata dilakukan melalui operasi intelijen secara langsung. NSA juga mengandalkan informasi yang dimiliki pejabat senior pemerintahan AS.

Dalam memo internalnya, NSA mendorong pejabat dari berbagai lembaga, termasuk Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Pentagon, untuk menyerahkan daftar kontak pribadi mereka.

Daftar tersebut dikenal dengan istilah Rolodex, yang memuat informasi komunikasi orang-orang yang dikenal atau memiliki hubungan dengan pejabat bersangkutan.

Isinya beragam, mulai dari nomor telepon langsung, telepon rumah, telepon seluler, hingga nomor faks para pemimpin politik dan militer asing.

NSA kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk menemukan kontak baru yang dapat dikembangkan menjadi target pengawasan.

Menariknya, memo itu juga mengungkap bahwa pemantauan komunikasi para pemimpin dunia tidak selalu menghasilkan informasi intelijen yang signifikan. NSA mengakui bahwa hasil pengawasan tersebut hanya memberikan sedikit informasi yang dapat dilaporkan.

Angela Merkel protes dugaan penyadapan AS

Salah satu skandal yang paling menyita perhatian dalam rangkaian pengungkapan Snowden adalah dugaan penyadapan terhadap Kanselir Jerman Angela Merkel.

Pada Oktober 2013, Merkel mempersoalkan aktivitas intelijen AS setelah muncul informasi bahwa komunikasi telepon selulernya diduga menjadi sasaran pemantauan.

Ia menilai praktik tersebut dapat menghancurkan kepercayaan yang selama ini terbangun antara negara-negara sekutu.

Baca Juga: Pemprov DKI Perkuat Pengendalian Banjir di Kembangan Utara

"Kita harus memiliki kepercayaan terhadap sekutu dan mitra kita, dan kepercayaan itu sekarang harus dibangun kembali," kata Merkel ketika menghadiri pertemuan Uni Eropa di Brussels.

"Saya tegaskan kembali bahwa memata-matai sesama sahabat sama sekali tidak dapat diterima terhadap siapa pun, dan itu berlaku bagi setiap warga negara Jerman," lanjutnya.

Pemerintah AS melalui Gedung Putih kemudian menyatakan tidak sedang memantau komunikasi Merkel dan tidak akan melakukannya pada masa mendatang. Namun, pernyataan tersebut tidak secara langsung menjawab apakah penyadapan pernah terjadi sebelumnya.

Merkel juga dilaporkan meminta Presiden AS saat itu, Barack Obama, menjelaskan dasar hukum kegiatan pengawasan intelijen yang melibatkan kedua negara.

Meski namanya muncul dalam kontroversi penyadapan NSA, belum ada kepastian bahwa Merkel termasuk dalam daftar 35 pemimpin dunia yang disebutkan dalam memo internal tersebut.

Penyadapan NSA picu ketegangan diplomatik di Eropa

Pengungkapan dokumen Snowden turut memicu reaksi keras dari sejumlah negara Eropa. Perancis menjadi salah satu negara yang mempersoalkan aktivitas pengawasan NSA setelah surat kabar Le Monde melaporkan adanya akses terhadap lebih dari 70 juta catatan komunikasi telepon warga Perancis dalam periode 30 hari.

Laporan tersebut mendorong Presiden AS Barack Obama menghubungi Presiden Perancis François Hollande untuk membahas persoalan pengawasan intelijen.

Sementara itu, majalah Jerman Der Spiegel mengungkap dugaan pemantauan NSA terhadap kantor dan komunikasi pejabat senior Uni Eropa.

Dampaknya tidak berhenti pada kecaman diplomatik. Parlemen Eropa bahkan mendukung penangguhan perjanjian pertukaran data perbankan dengan AS setelah muncul laporan mengenai pemantauan sistem transfer keuangan internasional SWIFT.

Baca Juga: Polisi Pastikan Konser Andrea Bocelli Tetap Kondusif Meski Sempat Terjadi Kericuhan

Juru bicara Gedung Putih saat itu, Jay Carney, mengakui bahwa pengungkapan aktivitas NSA telah memengaruhi hubungan AS dengan sejumlah negara.

"Pengungkapan mengenai NSA jelas telah menyebabkan ketegangan dalam hubungan kami dengan sejumlah negara, dan kami menanganinya melalui jalur diplomatik," kata Carney.

Ia menambahkan bahwa hubungan dengan negara-negara tersebut tetap memiliki arti penting bagi kepentingan ekonomi dan keamanan AS.

Dugaan penyadapan terhadap Prabowo masih didalami

Kasus penyadapan yang pernah melibatkan NSA kembali menjadi perhatian di tengah penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi kepolisian lainnya sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026).

Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026 dengan menggunakan sistem kepolisian tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Sasaran pengawasan diduga tidak hanya Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, wartawan, aktivis, dan pengusaha.

Penyidik turut mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Hingga 3 November, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.

Kendati memiliki kesamaan berupa dugaan pemantauan komunikasi tokoh penting, perkara di Indonesia tidak berkaitan langsung dengan skandal NSA yang terungkap pada 2013. Kasus yang melibatkan Listyo Sigit dan dua tersangka lainnya juga masih dalam proses hukum sehingga belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah.