AS Setujui Jual Senjata Rp40 Triliun ke Mesir, Kuwait, dan UEA

Ntvnews.id, Washington D.C - Amerika Serikat menyetujui tiga potensi transaksi penjualan senjata kepada Mesir, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA) dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar US$2,27 miliar atau setara Rp40 triliun.

Dilansir dari Anadolu., Rabu, 7 Oktober 2026, Persetujuan tersebut diberikan Kementerian Luar Negeri AS melalui skema Penjualan Militer ke Luar Negeri atau Foreign Military Sales (FMS).

Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS (DSCA) kemudian menyampaikan pemberitahuan kepada Kongres terkait kemungkinan transaksi tersebut.

Nilai penjualan terbesar ditujukan kepada UEA, yakni sekitar US$1,041 miliar.

UEA mengajukan permintaan hingga 10 ribu unit bagian panduan Sistem Senjata Pembunuh Presisi Tingkat Lanjut-II (APKWS-II) dalam konfigurasi udara-ke-udara dan udara-ke-darat, beserta berbagai peralatan pendukung.

Sementara itu, Amerika Serikat menyetujui potensi penjualan sistem rudal Javelin kepada Mesir senilai sekitar US$832 juta.

Mesir meminta hingga 2.020 rudal Javelin FGM-148F. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 rudal akan dibeli langsung dari produsen. Kairo juga mengajukan permintaan hingga 200 unit Lightweight Command Launch Units (LWCLU) untuk mengoperasikan sistem rudal tersebut.

Adapun Kuwait memperoleh persetujuan atas potensi transaksi senilai sekitar US$400 juta yang mencakup jasa perbaikan dan pemulihan rudal Patriot serta berbagai peralatan pendukungnya.

Persetujuan penjualan senjata tersebut diberikan ketika situasi keamanan di Timur Tengah masih berada dalam kondisi tegang setelah perang Iran yang pecah pada 28 Februari. Dalam konflik tersebut, AS dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Iran.

Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah pangkalan militer AS yang berada di Bahrain, Qatar, UEA, Kuwait, Yordania, dan Arab Saudi.

Sebelumnya, AS dan Iran sempat mencapai perjanjian kerangka kerja pada Juni. Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah langkah untuk memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz sekaligus menangani persoalan program nuklir Iran.

Namun, perjanjian itu berakhir pada Agustus tanpa menghasilkan kesepakatan final antara kedua negara.