Arab Saudi Kecam Serangan Houthi yang Picu Eskalasi Konflik

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 6 Okt 2026, 11:15
thumbnail-author
Naila Fadhilah
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Ilustrasi - Bendera Arab Saudi berkibar di depan konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 6 November 2018. Ilustrasi - Bendera Arab Saudi berkibar di depan konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 6 November 2018. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi mengecam keras rentetan serangan kelompok Houthi yang menyasar fasilitas sipil serta situs-situs suci di wilayah kerajaan. Riyadh menilai kelompok pemberontak asal Yaman tersebut sengaja memilih eskalasi militer di tengah berbagai upaya diplomatik yang telah diupayakan kerajaan untuk mendorong solusi politik.

Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang dirilis pada Senin (5/10), Riyadh menyoroti tindakan Houthi yang terus menerus menargetkan warga sipil serta infrastruktur ekonomi. Pemerintah Saudi secara tegas mengutuk "serangan terbuka dan berulang" yang diarahkan ke kota suci Mekah dan Madinah menggunakan rudal serta pesawat nirawak (drone).

Kendati demikian, pihak Houthi telah membantah tuduhan penargetan terhadap situs-situs suci tersebut.

Selain Mekah dan Madinah, serangan Houthi juga dilaporkan menyasar Ibu Kota Riyadh, Kota Abha, Khamis Mushait, Jazan, Najran, Taif, dan Yanbu. Aksi penyerangan bahkan meluas hingga ke kapal-kapal Saudi di kawasan selatan Laut Merah serta Selat Bab El-Mandeb.

Baca Juga: AS Waspadai Serangan Houthi ke Riyadh Picu Eskalasi di Timur Tengah

Serangan yang turut menghantam fasilitas produksi energi di berbagai wilayah kerajaan itu tidak hanya memicu kerusakan material yang signifikan, tetapi juga menimbulkan korban luka di kalangan warga sipil. Menghadapi situasi ini, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan bahwa kerajaan memiliki "hak yang melekat" untuk mempertahankan wilayah, kedaulatan, serta sumber daya alamnya. Langkah-langkah tegas demi melindungi seluruh warga negara dan penduduk dipastikan akan diambil sesuai dengan koridor hukum internasional.

Dalam pernyataannya, Kemlu Saudi mengingatkan bahwa sejak Houthi menggulingkan pemerintahan sah Yaman pada 2014, pihaknya telah konsisten mengupayakan jalan perdamaian yang komprehensif. Namun, kelompok tersebut dituduh terus menolak dialog dan memilih eskalasi militer berkelanjutan, sehingga memperparah penderitaan kemanusiaan serta krisis ekonomi rakyat Yaman demi melayani "agenda pihak asing".

Sejalan dengan ketegangan yang memuncak, Riyadh memperbarui "dukungan politik dan militer penuh" bagi Dewan Kepemimpinan Presiden, pemerintah, serta rakyat Yaman guna meredam kekuasaan Houthi dan memulihkan institusi negara. Masyarakat internasional pun didesak untuk mengambil tindakan nyata dalam mendukung pemerintah Yaman serta meredam ancaman keamanan global yang ditimbulkan kelompok tersebut.

Pernyataan sikap Saudi ini dirilis menyusul pengumuman Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Rashad Al-Alimi, pada Senin (5/10), terkait peluncuran operasi militer gabungan bertajuk "Fajar Yaman" (Dawn on Yemen). Operasi ini bertujuan untuk merebut kembali Ibu Kota Sanaa, memulihkan kedaulatan negara, dan mengakhiri cengkeraman Houthi.

Militer Yaman melaporkan kemajuan signifikan dengan keberhasilan menguasai kawasan Bab El-Mandeb serta kota strategis Mokha, sembari terus mendesak maju di sepanjang garis pesisir barat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Houthi terkait operasi tersebut.

Konflik bersenjata di kawasan ini berakar sejak Arab Saudi memimpin koalisi militer untuk membela pemerintah sah Yaman dari rongrongan Houthi sejak 2015. Kelompok Houthi sendiri, yang dituduh mendapat sokongan dari Iran, menguasai Sanaa sejak 2014 dan sempat mendeklarasikan blokade maritim terhadap Arab Saudi pada 20 Juli 2026 sebagai respons atas blokade laut dan udara yang didakwakan kepada koalisi Saudi di wilayah Yaman.

(Sumber: Antara)
 
x|close