Kebakaran di NTB Tembus 719 Kasus, Kerugian Capai Rp70,97 Miliar

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 30 Sep 2026, 09:18
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Arsip - Penampakan api yang membakar kawasan Bukit Setampol, Resor Torean di jalur pendakian Gunung Rinjani Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) Arsip - Penampakan api yang membakar kawasan Bukit Setampol, Resor Torean di jalur pendakian Gunung Rinjani Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Sebanyak 719 peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Total kerugian akibat berbagai insiden tersebut diperkirakan melampaui Rp70,97 miliar.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, menyampaikan bahwa kebakaran yang terjadi didominasi oleh insiden di kawasan permukiman dan lahan.

"Kebakaran permukiman menjadi yang tertinggi dengan 212 kejadian, disusul kebakaran lahan sebanyak 188 kejadian dan kategori lainnya sebanyak 99 kejadian. Sementara itu, kebakaran di Tempat Pembuangan Sampah (TPA) tercatat 85 kejadian," ujarnya di Mataram, Selasa.

Selama delapan bulan tersebut, tidak ditemukan kejadian kebakaran hutan. Adapun jenis kebakaran lainnya meliputi pusat ekonomi sebanyak 55 kejadian, transportasi 30 kejadian, objek vital 22 kejadian, kantor 11 kejadian, fasilitas pendidikan delapan kejadian, hotel atau penginapan lima kejadian, serta fasilitas kesehatan dan tempat ibadah masing-masing dua kejadian.

Sadimin menjelaskan, rangkaian peristiwa kebakaran itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia, 10 orang mengalami luka-luka, dan 2.775 orang terdampak. Meski demikian, petugas pemadam kebakaran (Damkar) berhasil menyelamatkan 2.787 jiwa dan 848 kepala keluarga (KK) dari kobaran api. Nilai harta benda yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp11,4 miliar.

Berdasarkan persebaran wilayah, Lombok Timur mencatat jumlah kebakaran tertinggi dengan 131 kejadian. Selanjutnya, Lombok Tengah mencatat 103 kejadian, Lombok Barat 98 kejadian, Bima 81 kejadian, Lombok Utara dan Sumbawa masing-masing 79 kejadian, Mataram 63 kejadian, Sumbawa Barat 37 kejadian, Kota Bima 33 kejadian, serta Dompu menjadi wilayah dengan jumlah paling sedikit, yakni 15 kejadian.

Baca Juga: Seskab Teddy: Prabowo Bentuk Badan Gambut dan Mangrove, Perkuat Pencegahan Karhutla dari Hulu hingga Lapangan

Dari segi kecepatan penanganan, Sadimin menilai kinerja Damkar NTB cukup baik. Sebanyak 527 dari total 719 kejadian berhasil ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit. Sementara itu, 65 kejadian membutuhkan waktu respons lebih dari 15 menit dan 52 kejadian lainnya tidak memiliki catatan waktu respons.

Selain menangani kebakaran, BPBD NTB juga mendata 2.082 kejadian non-kebakaran sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026.

Penanganan hewan berbahaya dan penyelamatan hewan menjadi jenis kejadian yang paling banyak ditangani, yakni sebanyak 1.036 kasus atau hampir separuh dari keseluruhan laporan yang masuk.

Jenis penanganan lainnya mencakup evakuasi sarang tawon atau lebah sebanyak 253 kejadian, evakuasi cincin 209 kejadian, pohon tumbang 205 kejadian, operasi penyelamatan 129 kejadian, distribusi air bersih 99 kejadian, pertolongan pertama pada kecelakaan 26 kejadian, bencana alam 23 kejadian, serta 102 kejadian dalam kategori lainnya.

"Dari data tersebut, tercatat 12 orang mengalami luka-luka dan 4 orang meninggal dunia dalam berbagai kejadian non-kebakaran tersebut. Kejadian itu juga memberikan manfaat layanan kepada 1.819 Kepala Keluarga atau 5.375 jiwa," ungkap Sadimin.

Di antara 10 kabupaten/kota di NTB, Lombok Timur menjadi daerah dengan laporan kejadian non-kebakaran terbanyak, yakni 361 kejadian. Posisi berikutnya ditempati Lombok Tengah dengan 352 kejadian, Lombok Utara 318 kejadian, dan Lombok Barat 273 kejadian.

Sementara itu, Kota Mataram mencatat 226 kejadian, Kota Bima 215 kejadian, Sumbawa Barat 144 kejadian, Kabupaten Sumbawa 134 kejadian, Kabupaten Bima 82 kejadian, serta Kabupaten Dompu 69 kejadian.

Baca Juga: Mendiktisaintek: Presiden Minta Optimalkan Riset Gambut Cegah Karhutla

Di Lombok Utara, sebanyak 154 dari total 318 kejadian non-kebakaran merupakan penanganan hewan berbahaya. Kondisi serupa juga ditemukan di Lombok Barat, dengan 120 kasus hewan berbahaya dari keseluruhan 273 kejadian.

"Ini menunjukkan bahwa peran Damkar saat ini sudah jauh bergeser. Masyarakat tidak hanya memanggil Damkar saat kebakaran, tetapi untuk hampir semua kondisi darurat mulai dari hewan liar masuk rumah, cincin tidak bisa dilepas, hingga pohon tumbang menutup jalan," terangnya.

Sadimin mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati, khususnya saat musim kemarau. Pasalnya, sebagian besar kebakaran terjadi di kawasan permukiman dan lahan yang dipicu oleh kelalaian manusia.

"Masyarakat segera melapor jika menemukan kondisi darurat non-kebakaran melalui hotline yang tersedia," katanya.

Pemerintah Tegas kepada Pelaku Pembakaran Hutan

Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab <b>(Istimewa)</b> Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab (Istimewa)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus menyelidiki korporasi dan oknum yang melakukan pembakaran hutan secara sengaja sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengundang sejumlah pakar dan akademisi untuk berdiskusi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

"Kita akan selidiki terus korporasi-korporasi, oknum-oknum yang melakukan pembakaran sengaja," kata Prabowo sebagaimana unggahan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

Prabowo mengatakan penanganan karhutla perlu dilakukan dengan membedakan pendekatan terhadap masyarakat dan korporasi.

Pemerintah, kata Presiden, akan memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan lahan agar tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan.

"Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian," ujarnya.

Menurut Prabowo, pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

(Sumber: Antara)

x|close